CIREBON – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Pasar Pasalaran dan Pasar Kue, di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jumat (4/3/2022). Tak sekedar meresmikan, pria yang akrab disapa Kang Emil itu juga melakukan pemantauan langsung terhadal harga minyak goreng curah yang masih bertahan di angka Rp14 ribu. “Saya lihat ketersediaan minyak goreng masih ada, namun harga di sini masih tinggi, Rp14 ribu/liter,” ungkap Kang Emil. Mendapati harga minyak goreng curah yang masih di atas Harta Eceran Tertinggi (HET) Rp11.500/liter, Kang Emil akan mengupayakan untuk menggelar operasi pasar. “Saya lihat setelah memantau ke dalam (pasar), harga minyak goreng di sini masih tinggi,”…
Penulis: admin
Siberasi.id – Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Cirebon pada tahun 2021 rampung. Kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon tersebut perlu mendapat apresiasi. Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB, mengemukakan hal itu saat Komisi III rapat kerja bersama Dinsos Kota Cirebon, Rabu (2/3/2022), di ruang Griya Sawala gedung DPRD. Menurut Tresna, pada tahun 2022 ini, verifikasi dan validasi DTKS bisa dilakukan berkala. DTKS di Kota Cirebon pada tahun-tahun sebelumnya juga sudah diperbaharui. “Dengan adanya update itu, banyak sekali angka yang terselamatkan. Bisa dimasukan ke pertanggungan APBN, khususnya program PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan…
Siberasi.id – Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Cirebon pada tahun 2021 rampung. Kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon tersebut perlu mendapat apresiasi. Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB, mengemukakan hal itu saat Komisi III rapat kerja bersama Dinsos Kota Cirebon, Rabu (2/3/2022), di ruang Griya Sawala gedung DPRD. Menurut Tresna, pada tahun 2022 ini, verifikasi dan validasi DTKS bisa dilakukan berkala. DTKS di Kota Cirebon pada tahun-tahun sebelumnya juga sudah diperbaharui. “Dengan adanya update itu, banyak sekali angka yang terselamatkan. Bisa dimasukan ke pertanggungan APBN, khususnya program PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan…
CIREBON – Kasus Nurhayati, bendahara Pemerintah Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dinyatakan berhenti. Kepastian itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Hutamrin, dalam jumpa pers bersama Kapolres Cirebon Kota, AKBP M Fahri Siregar, Selasa (1/3/2022) malam, di Mapolres Cirebon Kota. Hutamrin menjelaskan, penanganan perkara dengan tersangka Nurhayati dan Kuwu Desa Citemu Supriyadi telah dinyatakan lengkap berkas atau P21. “Atas kerjasama pihak Polres Cirebon Kota dan (Kejari) Kabupaten Cirebon, malam ini dilakukan penyerahan tahap dua tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon,” ungkap Hutamrin. Sehingga dengan begitu, lanjut Hutamrin, kewenangan beralih ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. “Setelah P21…
CIREBON – Kasus Nurhayati, bendahara Pemerintah Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dinyatakan berhenti. Kepastian itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Hutamrin, dalam jumpa pers bersama Kapolres Cirebon Kota, AKBP M Fahri Siregar, Selasa (1/3/2022) malam, di Mapolres Cirebon Kota. Hutamrin menjelaskan, penanganan perkara dengan tersangka Nurhayati dan Kuwu Desa Citemu Supriyadi telah dinyatakan lengkap berkas atau P21. “Atas kerjasama pihak Polres Cirebon Kota dan (Kejari) Kabupaten Cirebon, malam ini dilakukan penyerahan tahap dua tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon,” ungkap Hutamrin. Sehingga dengan begitu, lanjut Hutamrin, kewenangan beralih ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. “Setelah P21…
Siberasi.id – Fraksi di DPRD Kota Cirebon beri pemandangan umum terhadap empat rancangan peraturan daerah (raperda) usulan walikota Cirebon. Pemandangan umum dari sembilan fraksi tersebut disampaikan melalui rapat paripurna DPRD di ruang utama Griya Sawala, Selasa (1/3/2022). Keempat raperda usulan walikota itu yakni, Raperda tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 8/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon tahun 2011-2031. Saat memimpin rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati menyampaikan, usai mendengarkan bersama pemandangan umum fraksi, agenda rapat…
CIREBON – Kota Cirebon kembali harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 pencegahan Covid-19. Hal itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 13/2022 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 di Wilayah Jawa dan Bali. Di Jawa Barat, selain Kota Cirebon, ada pula Kota Sukabumi. Di luar Jabar, daerah-daerah yang harus menerapkan PPKM Level 4 yakni, Kota Cilegon, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang, dan Kota Madiun. Inmendagri yang diterbitkan pada 28 Februari 2022 itu berlaku pada 1-7 Maret 2022. Di sisi lain, di saat Kota Cirebon harus menerapkan PPKM Level 4, pada siang…
CIREBON – Affiati melawan. Politisi Partai Gerindra itu melaporkan DPRD Kota Cirebon ke Ombudsman perwakilan Jawa Barat. Langkah itu ditempuh Affiati setelah DPRD menggelar rapat paripurna persetujuan penggantian dirinya sebagai ketua dewan pada 9 Februari 2022 lalu. Affiati melalui Kuasa Hukumnya, Bayu Kresna Adhiyaksa melayangkan laporan ke Ombudsman Jabar pada 15 Februari. Tepat 6 hari pascarapat paripurna persetujuan usulan penggantian ketua DPRD. “Kita mengajukan laporan ke Ombudsman perwakilan Jawa Barat. Ditembuskan ke Ombudsman RI, gubernur Jawa Barat dan sekda Provinsi Jawa Barat. Terlapornya lembaga DPRD,” ungkap Bayu, Sabtu (26/2/2022). Hingga kini, Ombudsman Jabar masih melakukan verifikasi berkas laporan tersebut. Kuasa…
CIREBON – Menko Polhukam, Mahfud MD memastikan status tersangka Nurhayati tidak akan dilanjutkan. Perkara yang menjerat bendahara Pemerintah Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon itu akan disetop. Tinggal menunggu formula yuridisnya. “Sebagai tim kuasa hukum yang tergabung dalam LKBH IKA UII Cirebon mengucap syukur alhamdulillah,” ungkap perwakilan Tim Kuasa Hukum Nurhayati, Waswin Janata, Minggu (27/2/2022). Waswin berterimakasih kepada Menko Polhukam, Komisi III DPR RI, LPSK, Mabes Polri dan Kejaksaan yang telah berkoordinasi merespons perkara Nurhayati. “Sehingga akhirnya perjuangan tim kuasa hukum dala mendampingi Bu Nurhayati menemukan titik terang untuk (perkaranya) dihentikan,” tutur Waswin. Waswin mengakui, pihaknya semakin yakin bahwa penegak…
CIREBON – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD mengumumkan terkait status tersangka Nurhayati. Mahfud melalui unggahan di akun twitter miliknya menyebutkan, status tersangka bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon itu tidak akan dilanjutkan. “Insya Allah status tersangka tidak akan dilanjutkan. Tinggal formula yuridisnya,” tulis Mahfud, Minggu (27/2/2022) pukul 6.45 WIB. Tulisan Mahfud telah disesuaikan ejaannya. Mahfud menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Sehingga Nurhayati tak perlu lagi datang ke Kemenko Polhukam. “Tekait dengan dijadikannya Nurhayati sebagai ikut tersangka setelah melaporkan korupsi atasannya (Kades), maka diinfokan bahwa yang bersangkutan tak…