CIREBON – Kasus Nurhayati, bendahara Pemerintah Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dinyatakan berhenti. Kepastian itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Hutamrin, dalam jumpa pers bersama Kapolres Cirebon Kota, AKBP M Fahri Siregar, Selasa (1/3/2022) malam, di Mapolres Cirebon Kota. Hutamrin menjelaskan, penanganan perkara dengan tersangka Nurhayati dan Kuwu Desa Citemu Supriyadi telah dinyatakan lengkap berkas atau P21. “Atas kerjasama pihak Polres Cirebon Kota dan (Kejari) Kabupaten Cirebon, malam ini dilakukan penyerahan tahap dua tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon,” ungkap Hutamrin. Sehingga dengan begitu, lanjut Hutamrin, kewenangan beralih ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. “Setelah P21…
Penulis: Redaktur
Siberasi.id – Fraksi di DPRD Kota Cirebon beri pemandangan umum terhadap empat rancangan peraturan daerah (raperda) usulan walikota Cirebon. Pemandangan umum dari sembilan fraksi tersebut disampaikan melalui rapat paripurna DPRD di ruang utama Griya Sawala, Selasa (1/3/2022). Keempat raperda usulan walikota itu yakni, Raperda tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 8/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon tahun 2011-2031. Saat memimpin rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati menyampaikan, usai mendengarkan bersama pemandangan umum fraksi, agenda rapat…
CIREBON – Kota Cirebon kembali harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 pencegahan Covid-19. Hal itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 13/2022 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 di Wilayah Jawa dan Bali. Di Jawa Barat, selain Kota Cirebon, ada pula Kota Sukabumi. Di luar Jabar, daerah-daerah yang harus menerapkan PPKM Level 4 yakni, Kota Cilegon, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang, dan Kota Madiun. Inmendagri yang diterbitkan pada 28 Februari 2022 itu berlaku pada 1-7 Maret 2022. Di sisi lain, di saat Kota Cirebon harus menerapkan PPKM Level 4, pada siang…
CIREBON – Affiati melawan. Politisi Partai Gerindra itu melaporkan DPRD Kota Cirebon ke Ombudsman perwakilan Jawa Barat. Langkah itu ditempuh Affiati setelah DPRD menggelar rapat paripurna persetujuan penggantian dirinya sebagai ketua dewan pada 9 Februari 2022 lalu. Affiati melalui Kuasa Hukumnya, Bayu Kresna Adhiyaksa melayangkan laporan ke Ombudsman Jabar pada 15 Februari. Tepat 6 hari pascarapat paripurna persetujuan usulan penggantian ketua DPRD. “Kita mengajukan laporan ke Ombudsman perwakilan Jawa Barat. Ditembuskan ke Ombudsman RI, gubernur Jawa Barat dan sekda Provinsi Jawa Barat. Terlapornya lembaga DPRD,” ungkap Bayu, Sabtu (26/2/2022). Hingga kini, Ombudsman Jabar masih melakukan verifikasi berkas laporan tersebut. Kuasa…
CIREBON – Menko Polhukam, Mahfud MD memastikan status tersangka Nurhayati tidak akan dilanjutkan. Perkara yang menjerat bendahara Pemerintah Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon itu akan disetop. Tinggal menunggu formula yuridisnya. “Sebagai tim kuasa hukum yang tergabung dalam LKBH IKA UII Cirebon mengucap syukur alhamdulillah,” ungkap perwakilan Tim Kuasa Hukum Nurhayati, Waswin Janata, Minggu (27/2/2022). Waswin berterimakasih kepada Menko Polhukam, Komisi III DPR RI, LPSK, Mabes Polri dan Kejaksaan yang telah berkoordinasi merespons perkara Nurhayati. “Sehingga akhirnya perjuangan tim kuasa hukum dala mendampingi Bu Nurhayati menemukan titik terang untuk (perkaranya) dihentikan,” tutur Waswin. Waswin mengakui, pihaknya semakin yakin bahwa penegak…
CIREBON – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD mengumumkan terkait status tersangka Nurhayati. Mahfud melalui unggahan di akun twitter miliknya menyebutkan, status tersangka bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon itu tidak akan dilanjutkan. “Insya Allah status tersangka tidak akan dilanjutkan. Tinggal formula yuridisnya,” tulis Mahfud, Minggu (27/2/2022) pukul 6.45 WIB. Tulisan Mahfud telah disesuaikan ejaannya. Mahfud menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Sehingga Nurhayati tak perlu lagi datang ke Kemenko Polhukam. “Tekait dengan dijadikannya Nurhayati sebagai ikut tersangka setelah melaporkan korupsi atasannya (Kades), maka diinfokan bahwa yang bersangkutan tak…
CIREBON – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD mengumumkan terkait status tersangka Nurhayati. Mahfud melalui unggahan di akun twitter miliknya menyebutkan, status tersangka bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon itu tidak akan dilanjutkan. “Insya Allah status tersangka tidak akan dilanjutkan. Tinggal formula yuridisnya,” tulis Mahfud, Minggu (27/2/2022) pukul 6.45 WIB. Tulisan Mahfud telah disesuaikan ejaannya. Mahfud menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Sehingga Nurhayati tak perlu lagi datang ke Kemenko Polhukam. “Tekait dengan dijadikannya Nurhayati sebagai ikut tersangka setelah melaporkan korupsi atasannya (Kades), maka diinfokan bahwa yang bersangkutan tak…
Siberasi.id – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Cirebon menggelar rapat bersama jajaran Pemerintah Kota Cirebon di ruang utama Griya Sawala gedung DPRD, Jumat (25/02/2022). Rapat yang dipimipin Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah tersebut membahas sinkronisasi jadwal agenda kegiatan DPRD bulan Maret 2022. “Rapat Bamus DPRD kali ini untuk melakukan sinkronisasi dengan eksekutif. Karena beberapa rencana jadwal kegiatan, perlu kehadiran pihak eksekutif,” ungkap Handarujati. Ia mengatakan, pihaknya melangsungkan rapat Bamus setiap bulan untuk menyusun rencana jadwal kegiatan selama sebulan ke depan. Tapi tak menutup kemungkinan bila terjadi perubahan jadwal, maka harus dimasukkan melalui rapat Bamus juga. “Artinya selama…
Siberasi.id – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Cirebon menggelar rapat bersama jajaran Pemerintah Kota Cirebon di ruang utama Griya Sawala gedung DPRD, Jumat (25/02/2022). Rapat yang dipimipin Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah tersebut membahas sinkronisasi jadwal agenda kegiatan DPRD bulan Maret 2022. “Rapat Bamus DPRD kali ini untuk melakukan sinkronisasi dengan eksekutif. Karena beberapa rencana jadwal kegiatan, perlu kehadiran pihak eksekutif,” ungkap Handarujati. Ia mengatakan, pihaknya melangsungkan rapat Bamus setiap bulan untuk menyusun rencana jadwal kegiatan selama sebulan ke depan. Tapi tak menutup kemungkinan bila terjadi perubahan jadwal, maka harus dimasukkan melalui rapat Bamus juga. “Artinya selama…
Siberasi.id – Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati menghadiri kegiatan Forum Perangkat Daerah yang diadakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, di aula Kantor DPRKP, Kamis (24/2/2022). Dalam pertemuan ini, membahas terkait program yang telah dilaksanakan oleh DPRKP Kota Cirebon, serta rencana program kerja di tahun 2023. Affiati mengatakan, dalam penyusunan program kerja untuk tahun depan perlu menggunakan skala prioritas. “DPRKP perlu menggunakan skala prioritas, karena pasti setiap dinas juga memiliki program kerja tahun depan. Belum lagi memperhatikan postur APBD kita,” ungkap Affiati. Sebagai lembaga legislatif, pihaknya mendukung penyusunan program kerja Pemkot Cirebon maupun di setiap perangkat…