Siberasi.id – Komisi II DPRD Kota Cirebon sarankan PD Pembangunan membentuk tim gabungan untuk mempercepat proses sertifikasi aset tanah daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir H Watid Sahriar MBA memberikan waktu kepada PD Pembangunan selama dua bulan agar aset tanah yang belum bersertifikat bisa selesai.
Hal itu disampaikan Watid usai rapat kerja dengan PD Pembangunan, perwakilan Pemkot Cirebon, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cirebon, di Griya Sawala gedung DPRD, Kamis (27/1/2022).
“Di BPN aset tanah PD Pembangunan masih tercatat hak pakai. Ini masalah dari dulu. Kami rekomendasikan agar membentuk tim dengan melibatkan instansi terkait lainnya,” ungkap Watid.
Saat rapat berlangsung, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos, sarankan PD Pembangunan membentuk tim gabungan.
Ia juga menegaskan bahwa permasalahan ini menjadi catatan ketika terjadi audit aset daerah. Sebab, mayoritas aset tanah PD Pembangunan belum tersertifikasi.
Karena itu, dia berharap PD Pembangunan menindaklanjuti seusai rapat kerja di DPRD denhan membentuk tim gabungan. Kemudian melengkapi data yang diminta BPN agar progres sertifikasi bisa terpantau dan selesai.
“Tim gabungan mencari solusi bersama agar proses sertifikasi diselesaikan. Agar prosesnya tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Handarujati.
Sementara itu, pejabat BPN Kota Cirebon dari Bidang Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Anang Prayogo mengatakan, BPN dalam mengeluarkan sertifikat tanah dengan prinsip kehati-hatian.
Direktur Utama PD Pembangunan, Dr R Pandji Amiarsa SH MH mengakui dari 340 hektare aset tanah milik Kota Cirebon dari berbagai bidang hampir semuanya tersertifikasi. Bahkan, sejak sebelum PD Pembangunan berdiri.
Pandji bersaran kepada BPN terkait kesulitan mengeluarkan sertifikat agar transparan. Pasalnya, jika menurut keterangan BPN Kota Cirebon bahwa PD Pembangunan belum pernah mengajukan sertifikasi, sambung Pandji, masalah tersebut karena adanya miskomunikasi.
Menurutnya, dari pihak BPN yang melayani dan menanggapi persoalan ini berbeda. Sehingga wajar jika dari BPN menganggap pengajuan sertifikasi belum disampaikan. BPN mempertanyakan penyertaan modal dari pemerintah daerah sebagai dasar untuk sertifikasi.
“Rapat ini pentingnya membangun kesepahaman bersama. Sesuai rekomendasi dari rapat ini, maka perlu segera membentuk tim percepatan sertifikasi,” ucap Pandji. (hrs)