Siberasi.id – Dugaan penyimpangan anggaran Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) di Pemkot Cirebon menuai sorotan dari kalangan mahasiswa. Termasuk isu disharmonisasi Walikota Cirebon, Effendi Edo dan Wakil Walikota, Siti Farida Rosmawati.
Hal itu mengemuka saat ratusan mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Balaikota Cirebon, Kamis (7/5/2026). Mereka berorasi silih berganti seraya membakar ban bekas. Mahasiswa melontarkan kritik pedas terhadap kepemimpinan Edo dan Farida.
Massa menilai kondisi internal pimpinan daerah yang tidak harmonis berpotensi menghambat jalannya pembangunan dan pelayanan publik di Kota Cirebon.
Suasana sempat memanas ketika massa mencoba menerobos masuk ke area balaikota. Petugas kepolisian yang berjaga terlibat aksi saling dorong dengan mahasiswa.
Selain menyoroti isu retaknya hubungan walikota dan wawali, mahasiswa juga mendesak Pemkot Cirebon memberikan kejelasan terkait dugaan penyimpangan DAU SG bidang pendidikan senilai Rp30,5 miliar.
Ketua PMII Cabang Cirebon, Baedowi Kamal mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial dan pemerintahan di Kota Cirebon.
“Kami melihat banyak persoalan yang belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, terutama terkait pengelolaan anggaran daerah. Transparansi itu penting karena menyangkut uang rakyat,” ujarnya.
Baedowi juga menyoroti sulitnya masyarakat mengakses laporan keuangan daerah tahun 2025.
“Kalau pemerintah bicara keterbukaan, maka data keuangan daerah seharusnya mudah diakses publik,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua GMNI Cabang Cirebon, Dika Agung Wahyudi. Ia menegaskan, mahasiswa akan terus mengawal dugaan penyimpangan dana pendidikan hingga ada kejelasan hukum.
“Ini persoalan serius dan sudah terlalu lama menggantung. Kami ingin ada kepastian dan transparansi dari pemerintah,” tegasnya.
Kecewa Tak Ditemui Walikota dan Wawali
Setelah melalui negosiasi, sejumlah mahasiswa akhirnya diterima audiensi bersama Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Sutikno bersama jajarannya.
Namun, absennya walikota dan wawali dalam audiensi turut memicu kekecewaan mahasiswa.
Sekda Iing Daiman menyampaikan, pihaknya mengapresiasi aksi mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pemerintah daerah.
“Kritik dan masukan dari mahasiswa tentu menjadi perhatian kami. Pemerintah daerah tetap berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Cirebon telah menjalankan program Cirebon Satu Data untuk mempermudah akses informasi kepada masyarakat. (afi)