Siberasi.id – Ada satu jabatan eselon II di lingkungan Pemkot Cirebon yang belum terisi, kendati sebelumnya sudah berproses dan terdapat tiga kandidat, yaitu kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Hal itu disampaikan Walikota Cirebon, Effendi Edo usai melantik puluhan pejabat eselon II, III dan IV di lapangan upacara gedung Setda Kota Cirebon, Senin (4/5/2026).
“Ada yang ditolak oleh BKN, sehingga tidak bisa dilantik hari ini. Kita harus patuh pada aturan dan tidak bisa memaksakan,” kata Edo kepada sejumlah wartawan.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, sambung Edo, pihaknya sudah menunjuk pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu proses uji kompetensi ulang.
Kekosongan juga terjadi pada jabatan kepala Dinas Pendidikan seusai Kadini pension per 1 Mei 2026 lalu. Kondisi yang sama juga terjadi pada kepala DKUKMPP, sepeninggal Iing Daiman yang didapuk jadi sekda, posisi itu kini kosong.
“Kepala BPBD juga belum (masih kosong, red). Bulan depan ada (yang kosong lagi), kepala Dinsos lalu Asisten (Bidang Perekonomian dan Pembangunan) karena pensiun,” jelasnya.
Edo menambahkan, ke depan pihaknya akan kembali menggelar uji kompetensi guna memastikan pejabat yang terpilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Puluhan Pejabat Bergeser Posisi
Pelantikan pada hari ini, kata Edo, terdapat posisi sekda atau eselon IIa, lalu 14 pejabat eselon IIb, 16 pejabat pada posisi eselon III, dan 31 pejabat pada eselon IV.
Selain itu, terdapat 18 pejabat eselon II, III dan IV yang mengikuti pengukuhan kembali pada jabatan yang sama lantaran perubahan nama jabatan.
Salah satunya Agus Hedyana pada jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) yang sebelumnya bernama Bappelitbangda.
“Ini hasil dari proses seleksi yang panjang dan ketat,” ujar Edo.
Ia menjelaskan, seluruh tahapan seleksi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Proses tersebut, menurutnya, memakan waktu cukup lama karena harus memenuhi berbagai persyaratan teknis.
Komitmen Walikota Edo
Di sisi lain, Edo menegaskan komitmennya terhadap reformasi birokrasi yang bersih dan transparan. Ia memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan dalam proses promosi dan rotasi.
“Paradigma lama sudah kita tinggalkan. Sekarang semuanya berbasis kinerja, kualitas, dan inovasi. Tidak ada lagi transaksi jabatan,” katanya. (afi)