Siberasi.id – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon mempunyai program-program yang sejalan dengan visi misi, khususnya poin nomor 3, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Bebas KKN, Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Selain itu, mendukung 12 program kerja prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon tahun 2025-2030, khususnya Sektor Birokrasi dan Pemerintahan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, memaparkan, sejak jauh hari, pihaknya sudah menyiapkan program di masing-masing bidang.
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)
1. Pengaduan Kedaruratan yang dilaksanakan Cirebon Siaga 112
2. Pengaduan Penyelanggaraan Layanan Publik: LAPOR SMS 1708, lapor.go.id atau X @lapor1708)
3. Layanan Informasi Chatbot Whatapps untuk layanan publik di Kota Cirebon
4. Publikasi Terintegrasi
Ma’ruf Nuryasa, mengatakan, salah satu program unggulan DKIS di Bidang PKP adalah Layanan Informasi Chatbot Whatapps menggunakan platform Whatapps (WA) dan Publikasi Terintegrasi.
Layanan Informasi Chatbot Whatapps berisikan layanan publik di Kota Cirebon, seperti di sektor kesehatan, sosial, pendidikan, kependudukan, dan lain-lain.
“Melalui Layanan Informasi Chatbot, masyarakat bisa mengakses informasi mengenai layanan publik di Kota Cirebon melalui WA. Program ini melibatkan SKPD-SKPD terkait. Dalam waktu dua bulan ke depan, program ini sudah bisa berjalan,” ujar Ma’ruf Nuryasa.
Sedangkan Publikasi Terintegrasi berupa program yang berkaitan dengan informasi Satuan Perangkat Perangkat Daerah (SKPD). Program ini juga mendukung program kerja 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon.
“Melalui program Publikasi Terintegrasi, DKIS menyebarluaskan materi seputar informasi SKPD ke kanal-kanal yang sudah bermitra. Program ini sudah berjalan selama dua bulan. Namun, banyak perangkat daerah yang belum siap. Kendalanya antara lain website yang tidak aktif dan kurangnya SDM di perangkat daerah. Meski demikian, kelemahan itu bisa kami perbaiki. Misal, dengan melatih SDM di perangkat daerah,” kata Ma’ruf.
Salah satu misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Bebas KKN, Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tema besar program ini yang diampu oleh 3 (tiga) bidang pada Dinas Kommunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon yaitu Bidang E-Government, Bidang Infrastrutur TIK serta Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.
Bidang E-Goverment
Program unggulan:
1. Penyusunan Arsitektur SPBE
2. Pengembangan Aplikasi CMS Website
3. Peningkatan Portal Layanan SEDULUR
4. Peningkatan Layanan Program Cirebon Smartcity Melalui Revisi Masterplan Cirebon Smartcity
Bidang Persandian
Program unggulan:
1. Pendaftaran dan Regristrasi Ulang TTE Seluruh ASN Kota Cirebon
2. Awareness Keamanan Informasi Melalui CISRT Yang Ada Di Perangkat Daerah
Bidang Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)
1. Penambahan Local Loop UPT
Ma’ruf Nuryasa menuturkan, tema besar program ini adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Saat ini, belum semua instansi atau perangkat daerah di Kota Cirebon terhubung dengan jaringan internal atau mandiri milik Pemkot. Melalui program ini, diharapkan seluruh instansi atau perangkat daerah terkoneksi dengan jaringan internal sendiri milik Pemkot.
“Kalau sudah punya jaringan internal sendiri, setidaknya tiga keuntungan, yakni dari sisi keamanan, kecepatan, dan ketersediaan data. Keamanan jaringam internal bisa lebih dikendalikan. Selain itu, kecepatan maupun aksesnya lebih mudah dan ketersediaan datanya lebih terjamin,” pungkas Ma’ruf.
Bidang Statistik
1. Penerapan Kulitas Satu Peta Menggunakan Standar BIG
2. Peningkatan Keterisian Data https://opendata.cirebonkota.go.od
3. Peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Statistik
Ma’ruf Nuryasa memaparkan, program unggulan bidang ini adalah Peningkatan Keterisian Data https://opendata.cirebonkota.go.id yang sudah terintegrasi dengan Provinsi Jawa Barat.
Tujuan:
a. Mewujudkan keterpaduan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan di Kota Cirebon.
b. Menyediakan data yang terintegrasi dengan Ekosistem Data Jawa Barat dan Satu Data Indonesia
c. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan
Dalam program ini, DKIS sebagai wali data dan SKPD sebagai produsen data. Tantangannya adalah kelengkapan atau keterisian data.
“Agar kebijakan bisa diambil berdasarkan data, SKPD sebagai produsen data harus aware memproduksi data,” ucap Ma’ruf.
(Haris)