CIREBON – Walikota Cirebon Nashrudin Azis dilantik sebagai Mustayar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj di Islamic Center Kota Cirebon, Senin (25/10/2021).
Bersama Azis, dilantik pula sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU, KH Mustafa Rajid dan Ketua Rais Syuriah, KH Miftah Faqih, serta jajaran pengurus lainnya masa khidmat 2021-2026.
Dalam sambutannya, Azis menyampaikan, NU telah berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Kontribusi NU terhadap negara sudah tidak perlu diragukan lagi.
“NU memberikan kontribusi nyata dalam meraih kemerdekaan serta turut mengisi pembangunan di Indonesia dalam berbagai sektor. Termasuk peran mereka sebagai benteng terdepan dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan bhinneka tunggal ika,” ungkap Azis.
Begitu pula yang dilakukan oleh PCNU di Kota Cirebon. Telah banyak kontribusi yang diberikan pengurus PCNU untuk kemajuan pembangunan di Kota Cirebon.
“Karenanya melalui pelantikan PCNU Kota Cirebon hari ini, saya berharap dapat menjadi momen untuk mengukuhkan tali persaudaraan, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wathaniyah,” tutur Azis.
Dengan jalinan persaudaraan yang terjalin baik, Azis yakin pembangunan di Kota Cirebon dapat berjalan dengan baik pula.
“Saya juga berterima kasih kepada keluarga besar NU yang telah menyumbang peran penting di masa pandemi Covid 19 ini,” ujarnya.
NU juga telah membantu pemerintahan dalam mengatasi persoalan fundamental kesehatan dan ekonomi di masa pandemi ini.
Terkait pelantikan dirinya sebagai Mustasyar, Azis menilai sebagai sebuah kehormatan dan kebanggaan baginya. Dengan berkhidmat di NU, Azis berharap bisa lebih bebruat banyak untuk umat.
“Saya berkesempatan menjadi santrinya Kiai Haji Hasyim Asy’ari,” katanya.
Pernyataan itu disampaikan Azis mengutip pernyataan Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang mengatakan, siapa yang bersedia mengurus NU maka akan menjadi santrinya Kiai Haji Hasyim Asy’ari.
Sementara itu PBNU Said Aqil Siradj menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membangun negara Islam maupun negara Arab.
“Namun membangun negara yang umatnya diikat dengan kesamaan cita cita, visi dan misi,” katanya. Setiap penduduk yang memiliki latar belakang beragam memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang memilih latar belakang beragam, suku, bahasa dan budaya. Namun tetap berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (jri)