CIREBON – Pemkot Cirebon sudah mengagendakan uji kompetensi (ukom) terhadap delapan pejabat eselon II. Hasilnya akan menjadi dasar walikota mengevaluasi.
Atas rencana tersebut, Anggota Fraksi PKS di Komisi I DPRD Kota Cirebon Yusuf ikut angkat bicara memberi beberapa catatan. Ia mendukung langkah Pemkot Cirebon terkait pelaksanaan ukom bagi pejabat eselon II.
“Hari ini dibutuhkan pejabat yang fast respons terhadap pelayanan publik. Sehingga harus mengetahui tugasnya,” ungkap Yusuf, Selasa (9/11/2021).
Menurut Yusuf, ukom dapat menjadi sarana bagi walikota untuk mendapatkan standarisasi dalam evaluasi kinerja maupun penempatan pejabat eselon II. Sarana itu bisa meringankan walikota dalam ‘merombak kabinet’.
“Standarisasinya menurut saya memang harus uji kompetensi. Tentu secara profesional dan objektif. Karena ini sebenarnya akan meringankan walikota dalam mengambil keputusan,” tuturnya.
Wakil rakyat dari Dapil III Kesambi-Pekalipan itu menambahkan, ukom bagi pejabat eselon II harus dilaksanakan oleh lembaga yang kredibel dan memahami tugas-tugas pemerintahan.
“Walaupun nanti pada akhirnya penentuan itu menjadi hak prerogratif walikota, tapi bagus jika di awal dilakukan uji kompetensi,” kata dia.
Terlebih lagi, sambung Yusuf, Pemkot Cirebon juga harus bergegas menyongsong kebangkitan pascapandemi Covid-19. Sehingga diperlukan langkah-langkah cepat dan tepat.
“Pemkot harus mempersiapkan kebangkitan pascapandemi. Sehingga dibutuhkan orang-orang yang sangat siap untuk diajak berlari,” katanya.
Seperti diketahui, rencana Pemkot Cirebon menggelar uji kompetensi bagi pejabat eselon II terkonfirmasi Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi.
Agus menyampaikan, sebanyak 8 pejabat eselon II yang akan diikutsertakan dalam uji kompetensi. Namun belum dipastikan terkait waktu pelaksanaannya.
“Sampai hari ini kita masih menunggu rekomendasi dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara, red),” ungkap Agus Mulyadi, ditemui di lobi gedung Setda Kota Cirebon, Jumat (5/11/2021). (jri)