Siberasi.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Cirebon (GMC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (24/2/2025). Mereka menolak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN/APBD serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Aksi yang diinisiasi oleh BEM/DEMA dari berbagai perguruan tinggi di Cirebon ini menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan.
Setelah berorasi, mahasiswa memasuki gedung DPRD Kota Cirebon untuk berdiskusi dan menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada perwakilan dewan.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Wakil Ketua I DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani (HSG), turun langsung menemui massa aksi dan menggelar dialog terbuka.
“Kami menghormati hak demokrasi mahasiswa dan mengapresiasi kepedulian mereka terhadap kebijakan pemerintah. DPRD Kota Cirebon akan meneruskan aspirasi ini ke DPR RI agar suara masyarakat Kota Cirebon dapat didengar di tingkat pusat,” ujar HSG.
HSG juga mengajak mahasiswa untuk tetap mengawal kebijakan pemerintah secara konstruktif dan menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.
“Proses perubahan kebijakan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, konsistensi seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam mengawal demokrasi di Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator aksi, Andito Galih, menegaskan bahwa mahasiswa secara tegas menolak kebijakan efisiensi anggaran dan pembentukan BPI Danantara.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, membuka celah bagi korupsi dan nepotisme, serta berdampak negatif terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Mahasiswa juga menuntut evaluasi besar-besaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap masih memiliki banyak kendala teknis dalam pelaksanaannya.
Tuntutan utama mahasiswa meliputi, pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, penolakan terhadap BPI Danantara sebagai badan pengelola investasi, evaluasi menyeluruh terhadap teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi demonstrasi yang berlangsung tertib ini ditutup dengan penandatanganan dokumen tuntutan oleh perwakilan lima fraksi DPRD Kota Cirebon, yakni Fraksi NasDem oleh Harry Saputra Gani SH, Fraksi Gerindra oleh Fitrah Malik SH, Fraksi Golkar M Fahmi Mirza Ibrahim SE, Fraksi PAN Anton Octavianto SE MM MMTr dan Fraksi PDIP Sarifudin SH.
Dengan adanya kesepakatan ini, DPRD Kota Cirebon akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat dan DPR RI untuk ditindaklanjuti.