Siberasi.id – Pemerintah Daerah Kota Cirebon mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan daerah (TPAKD) untuk menyediakan akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat.
Hal ini dikatakan Plt Wali Kota Cirebon Eti Herawati saat rapat koordinasi TPAKD se-Cirebon Raya di sebuah hotel di Jalan Siliwangi Kecamatan Kejaksan.
Menurut Eti Herawati, perluasan akses keuangan perlu dilakukan tidak hanya pada tingkat nasional, namun hingga tingkat daerah sesuai dengan Nawacita Presiden RI untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
“Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki peran strategis untuk menjadi penghubung antara instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah,” katanya, Kamis (23/11).
Ia mengatakan, sebetulnya pihak yang terkait dalam TPAKD diamanahi tanggung jawab untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah, mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, dan mendukung program Pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia. Ia mengaku, TPAKD Se-Cirebon Raya telah berhasil merumuskan program kerja yang disesuaikan dengan potensi daerah dan berfokus pada literasi serta inklusi keuangan. Semuanya telah berjalan dan dilakukan dengan baik.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa TPAKD Se-Cirebon Raya telah mampu menumbuhkan sinergi yang positif antar pemangku kepentingan di daerah, dan mampu mendorong kemandirian serta pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui peningkatan peran sektor jasa keuangan,” ujarnya.
Ia menekankan, tidak boleh cukup berpuas diri atas hal tersebut, harus terus berinovasi untuk dapat melakukan perluasan akses keuangan masyarakat melalui perluasan akses pendanaan, perlindungan diri dan usaha, dana pensiun, serta instrumen investasi berskala mikro.
“Kita juga perlu terus melakukan penetrasi edukasi keuangan serta digitalisasi agar dapat mendorong terciptanya suatu ekosistem keuangan yang terintegrasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Kita juga harus dapat mengevaluasi apakah setiap capaian tersebut sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama UMKM yang merupakan pondasi perekonomian nasional,” pungkasnya. (red)