Siberasi.id – Para petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kabupaten Cirebon terus memperjuangkan perbaikan tata kelola penanganan kemiskinan. Termasuk peningkatan perhatian pemkab kepada mereka.
Setelah beberapa hari lalu beraudiensi dengan DPRD Kabupaten Cirebon, giliran Pemkab Cirebon yang didatangi para petugas Puskesos tersebut, Selasa (27/1/2026). Kedatangan mereka diterima langsung Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan.
Puskesos Kabupaten Cirebon menyoroti carut-marut pendataan dan layanan kesehatan, khususnya terkait BPJS Kesehatan yang berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBD. Termasuk juga proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai menyulitkan masyarakat.
Sekretaris Puskesos Kabupaten Cirebon, Musa, menyampaikan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak warga miskin yang terjebak birokrasi data dan mengalami perlakuan diskriminatif dalam layanan kesehatan.
“Ketidakakuratan DTSEN dan pengabaian kesejahteraan petugas Puskesos sebagai garda terdepan pendataan adalah akar masalah yang tidak boleh dibiarkan,” kata Musa, di ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon.
Petugas Puskesos menuntut Pemkab Cirebon segera merealisasikan Universal Health Coverage (UHC), agar seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan.
“Selain itu, kita meminta adanya audit dan transparansi kuota BPJS PBI hingga tingkat desa, guna mencegah praktik titipan dalam pendataan,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, sambung Musa, pihaknya juga menuntut kenaikan honorarium yang laik, jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai APBD. Di samping juga penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum yang menjamin kepastian status dan kesejahteraan petugas Puskesos.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menyatakan, pihaknya akan mengupayakan sejumlah langkah strategis.
“Kami dukungan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi petugas Puskesos yang ditargetkan dapat direalisasikan pada tahun 2026,” kata Agus.
Selain itu, Pemkab Cirebon juga berupaya menambah kuota BPJS PBI yang bersumber dari APBN. “Pemda juga akan mendorong percepatan dan kepastian waktu hasil Musyawarah Desa (Musdes) DTSEN,” katanya.
Terkait aspirasi kenaikan honor petugas Puskesos, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu. Terlebih petugas Puskesos merupakan garda terdepan dalam pendataan warga miskin. (afi)