Siberasi.id – DPC PKB Kota Cirebon menyoroti kebijakan Walikota Cirebon, Effendi Edo dalam rotasi dan promosi pejabat yang tak melibatkan Wakil Walikota, Siti Farida Rosmawati.
Di satu sisi, DPC PKB Kota Cirebon mengakui hak prerogratif walikota dalam mengambil kebijakan rotasi dan promosi pejabat. Namun mereka mengingatkan komitmen awal Effendi Edo dengan Siti Farida.
“Kalau dari sisi kewenangan, memang semuanya prerogratif dari walikota. Tapi kita sama-sama tahu ada komunikasi yang tidak selesai dalam menata ini,” ungkap Ketua DPC PKB Kota Cirebon, Syaifurrohman dalam jumpa pers di salah satu kafe di Jalan Tentara Pelajar, Selasa (5/5/2026).
Politisi yang akrab disapa Gus Ipul itu mengingatkan Walikota Edo terkait komitmen bersama Wawali Siti Farida pada saat hendak mencalonkan di Pilkada Kota Cirebon 2024 lalu.
“DPC PKB mengingatkan komitmen pimpinan daerah pada hari ini terkait dengan komitmen awal. Ini harus ada solusi bagaimana ke depan pemerintah daerah lebih baikm” ujarnya.
Dalam menjalankan roda pemerintah daerah yang baik, sambung Gus Ipul, harus diawali dengan komunikasi yang baik antara walikota dan wawali.
“Karena harus diawali dari pemimpinnya dulu yang baik. PKB hanya bisa mengingatkan bagaimana kondusivitas pemerintah daerah ini berjalan dengan baik, dengan komunikasi yang baik,” tuturnya.
Ia juga menyinggung soal harapan awal kala mengusung Edo-Farida di Pilkada Kota Cirebon, yaitu menjalankan kepemimpinan secara bersama-sama.
“Pak Edo dan Bu Siti Farida ini sama-sama pemimpin kita di Kota Cirebon. Oleh karena itu, kami mengingatkan komitmen awal harus diselesaikan satu meja,” katanya.
Sudah Komunikasi dengan Edo-Farida, Siap Memediasi
PKB sebagai parpol tempat bernaungnya Siti Farida, kata Gus Ipul, juga sudah berupaya membangun komunikasi dengan Walikota Edo untuk duduk bersama menjalankan komitmen awal.
“PKB sudah membangun komunikasi dengan keduanya, baik dengan Bu Wakil maupun Pak Wali. Sudah beberapa kali komunikasi untuk dialog satu meja,” katanya.
Di tengah kebuntuan komunikasi antara walikota dan wawali, PKB menegaskan siap memediasi keduanya untuk duduk bersama.
“PKB siap menjadi mediasi di antara mereka untuk bagaimana membangun komitmen,” katanya.
Di tempat yang sama, Sekretaris DPC PKB Kota Cirebon, Ide Bagus Setiawan atau Ibas menyatakan, komitmen awal antara Edo dan Farida bahkan terikat perjanjian.
“Komitmen awal itu ada perjanjian untuk bersama-sama, yang dapat ditafsiri bahwa bersama-sama ini tentu dalam porsinya masing-masing, tetap berbagi peran. Ada pelibatan,” katanya.
Ketidakharmonisan antara Walikota Edo dan Wawali Farida semakin terendus publik kala pelantikan pejabat eselon II, III dan IV pada Senin (4/5/2026). Wawali Farida tak hadir dalam kesempatan itu. Konon karena tak dilibatkan dalam pembahasannya. (afi)