JAKARTA – Pengangkatan Izedrik Emir Moeis menjadi komisaris anak perusahaan BUMN, PT Pupul Iskandar Muda menuai sorotan tajam dari wakil rakyat di Senayan.
Salah satunya Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Ia meminta Menteri BUMN Erick Tohir mengedepankan jargonnya dalam menunjuk komisaris di perusahaan pelat merah, maupun anak usahanya.
Terlebih terhadap perusahaan yang mengalami krisis keuangan. Menurut legislator Partai Demokrat asal Dapil VIII Jawa Barat (Cirebon-Indramayu) itu, posisi tersebut harus dijabat orang-orang yang kompeten.
“Dengan jargon BUMN Akhlak (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) harusnya jargon ini dikedepankan, dan dilaksanakan secara konsisten, profesionalitas dan sesuai moral,” kata pria yang akrab disapa Hero itu dalam keterangannya, Kamis (5/8/2021).
Melihat kasus diangkatnya mantan terpidana korupsi Izedrik Emir Moeis menjadi komisaris di anak perusahaan BUMN, Hero menduga adanya praktik pengelolaan perusahaan yang lebih mengedepankan cara pandang politis, sehingga pada akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“(BUMN) masih beroperasi saja sudah bagus, itupun ditopang karena adanya subsidi pupuk. Oleh karenanya jangan dibebani lagi dengan tambahan komisaris, apalagi kontroversial. Jika dikelola secara profesional, tidak akan menimbulkan kegaduhan, ini kan dikelola secara politis,” tuturnya.
Seperti diketahui, Izedrik Emir Moeis merupakan mantan napi dalam kasus korupsi penerimaan suap terkait proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung.
Sebagaimana yang termuat dalam situs PT Pupuk Iskandar Muda, Emir Moeis diangkat sebagai komisaris. Di situs resminya, Pupuk Iskandar Muda mengaku telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan usahanya. (red)