Rabu, Mei 22, 2024
BerandaPolitikGriya SawalaKomisi I Beri Saran DPMPTSP untuk Tingkatkan Pelayanan Perizinan di Kota Cirebon

Komisi I Beri Saran DPMPTSP untuk Tingkatkan Pelayanan Perizinan di Kota Cirebon

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon memberikan sedikitnya empat saran dalam bentuk rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan perizinan di Kota Udang.

Saran tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi I dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon, Jumat (20/8/2021), di ruang rapat serbaguna gedung DPRD Kota Cirebon.

Pertama, DPMPTSP disarankan pindah kantor karena bangunan kantor di Jalan Kebumen dinilai sudah kurang reprsentatif. Kedua, perlu memiliki mal pelayanan perizinan.

Ketiga, penyesuaian peraturan daerah yang mengatur perizinan, karena sejauh ini belum ada regulasi yang secara detail mengatur tentang Online Single Submission (OSS) berbasis resiko atau OSS Risk Based Approach (RBA).

“Keempat, dukungan anggaran. Ini penting untuk peningkatan pelayanan,” kata Sekretaris Komisi I DPRD, Tunggal Dewananto.

Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP, Icip Suryadi SSos MM mengatakan, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, terutama penerapan OSS-RBA perlu ditunjang dengan perlatan yang canggih dan kapasitas internet yang baik.

“Karena kita kerjanya memantau perkembangan investasi yang masuk di Kota Cirebon. Berapa perusahaan yang masuk kemudian dikoordinasikan dengan instansi teknis untuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan,” kata Icip.

Mengenai OSS-RBA, lanjut Icip, sistem ini terdiri tiga risiko, yakni rendah, menengah dan tinggi. Indikator dari setiap resiko tergantung jenis usaha dan permodalan.

“Jadi misalnya ada perusahaan yang ingin investasi, mereka akan mengunggah semua dokumen di sistem OSS-RBA. Kemudian sistem yang akan menentukan perusahaan tersebut masuk resiko rendah, menengah atau tinggi,” jelasnya.

Saat ini, sambung Icip, DPMPTSP memang sudah menggunakan OSS-RBA. Namun belum rapi dan menyesuaikan pelaksanaan di daerah, termasuk belum ada aturan baku terkait sejumlah layanan dalam sistem OSS-RBA.

“Sebagai contoh, layanan sistem informasi bangunan gedung (SIBG) milik pemerintah pusat. Namun saat ditanya ke pegawai di bagian IMB, ternyata belum terintegrasi dengan kita, bahkan orang pemerintah pusat mengakui itu,” kata dia.

Sedangkan perihal kantor DPMPTSP, Icip mengaku, selama ini memang kantornya paling kecil dibanding dengan daerah lain. Pihaknya pernah mengajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPD).

“Karena kita juga sebenarnya ingin mengikuti perkembangan, memiliki gedung yang representatif dan nyaman,” katanya. (jri)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments