Penulis: Redaktur

CIREBON – Affiati melawan. Politisi Partai Gerindra itu melaporkan DPRD Kota Cirebon ke Ombudsman perwakilan Jawa Barat. Langkah itu ditempuh Affiati setelah DPRD menggelar rapat paripurna persetujuan penggantian dirinya sebagai ketua dewan pada 9 Februari 2022 lalu. Affiati melalui Kuasa Hukumnya, Bayu Kresna Adhiyaksa melayangkan laporan ke Ombudsman Jabar pada 15 Februari. Tepat 6 hari pascarapat paripurna persetujuan usulan penggantian ketua DPRD. “Kita mengajukan laporan ke Ombudsman perwakilan Jawa Barat. Ditembuskan ke Ombudsman RI, gubernur Jawa Barat dan sekda Provinsi Jawa Barat. Terlapornya lembaga DPRD,” ungkap Bayu, Sabtu (26/2/2022). Hingga kini, Ombudsman Jabar masih melakukan verifikasi berkas laporan tersebut. Kuasa…

Read More

CIREBON – Menko Polhukam, Mahfud MD memastikan status tersangka Nurhayati tidak akan dilanjutkan. Perkara yang menjerat bendahara Pemerintah Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon itu akan disetop. Tinggal menunggu formula yuridisnya. “Sebagai tim kuasa hukum yang tergabung dalam LKBH IKA UII Cirebon mengucap syukur alhamdulillah,” ungkap perwakilan Tim Kuasa Hukum Nurhayati, Waswin Janata, Minggu (27/2/2022). Waswin berterimakasih kepada Menko Polhukam, Komisi III DPR RI, LPSK, Mabes Polri dan Kejaksaan yang telah berkoordinasi merespons perkara Nurhayati. “Sehingga akhirnya perjuangan tim kuasa hukum dala mendampingi Bu Nurhayati menemukan titik terang untuk (perkaranya) dihentikan,” tutur Waswin. Waswin mengakui, pihaknya semakin yakin bahwa penegak…

Read More

CIREBON – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD mengumumkan terkait status tersangka Nurhayati. Mahfud melalui unggahan di akun twitter miliknya menyebutkan, status tersangka bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon itu tidak akan dilanjutkan. “Insya Allah status tersangka tidak akan dilanjutkan. Tinggal formula yuridisnya,” tulis Mahfud, Minggu (27/2/2022) pukul 6.45 WIB. Tulisan Mahfud telah disesuaikan ejaannya. Mahfud menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Sehingga Nurhayati tak perlu lagi datang ke Kemenko Polhukam. “Tekait dengan dijadikannya Nurhayati sebagai ikut tersangka setelah melaporkan korupsi atasannya (Kades), maka diinfokan bahwa yang bersangkutan tak…

Read More

CIREBON – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD mengumumkan terkait status tersangka Nurhayati. Mahfud melalui unggahan di akun twitter miliknya menyebutkan, status tersangka bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon itu tidak akan dilanjutkan. “Insya Allah status tersangka tidak akan dilanjutkan. Tinggal formula yuridisnya,” tulis Mahfud, Minggu (27/2/2022) pukul 6.45 WIB. Tulisan Mahfud telah disesuaikan ejaannya. Mahfud menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Sehingga Nurhayati tak perlu lagi datang ke Kemenko Polhukam. “Tekait dengan dijadikannya Nurhayati sebagai ikut tersangka setelah melaporkan korupsi atasannya (Kades), maka diinfokan bahwa yang bersangkutan tak…

Read More

Siberasi.id – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Cirebon menggelar rapat bersama jajaran Pemerintah Kota Cirebon di ruang utama Griya Sawala gedung DPRD, Jumat (25/02/2022). Rapat yang dipimipin Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah tersebut membahas sinkronisasi jadwal agenda kegiatan DPRD bulan Maret 2022. “Rapat Bamus DPRD kali ini untuk melakukan sinkronisasi dengan eksekutif. Karena beberapa rencana jadwal kegiatan, perlu kehadiran pihak eksekutif,” ungkap Handarujati. Ia mengatakan, pihaknya melangsungkan rapat Bamus setiap bulan untuk menyusun rencana jadwal kegiatan selama sebulan ke depan. Tapi tak menutup kemungkinan bila terjadi perubahan jadwal, maka harus dimasukkan melalui rapat Bamus juga. “Artinya selama…

Read More

Siberasi.id – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Cirebon menggelar rapat bersama jajaran Pemerintah Kota Cirebon di ruang utama Griya Sawala gedung DPRD, Jumat (25/02/2022). Rapat yang dipimipin Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah tersebut membahas sinkronisasi jadwal agenda kegiatan DPRD bulan Maret 2022. “Rapat Bamus DPRD kali ini untuk melakukan sinkronisasi dengan eksekutif. Karena beberapa rencana jadwal kegiatan, perlu kehadiran pihak eksekutif,” ungkap Handarujati. Ia mengatakan, pihaknya melangsungkan rapat Bamus setiap bulan untuk menyusun rencana jadwal kegiatan selama sebulan ke depan. Tapi tak menutup kemungkinan bila terjadi perubahan jadwal, maka harus dimasukkan melalui rapat Bamus juga. “Artinya selama…

Read More

Siberasi.id – Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati menghadiri kegiatan Forum Perangkat Daerah yang diadakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, di aula Kantor DPRKP, Kamis (24/2/2022). Dalam pertemuan ini, membahas terkait program yang telah dilaksanakan oleh DPRKP Kota Cirebon, serta rencana program kerja di tahun 2023. Affiati mengatakan, dalam penyusunan program kerja untuk tahun depan perlu menggunakan skala prioritas. “DPRKP perlu menggunakan skala prioritas, karena pasti setiap dinas juga memiliki program kerja tahun depan. Belum lagi memperhatikan postur APBD kita,” ungkap Affiati. Sebagai lembaga legislatif, pihaknya mendukung penyusunan program kerja Pemkot Cirebon maupun di setiap perangkat…

Read More

Siberasi.id – Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati menghadiri kegiatan Forum Perangkat Daerah yang diadakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, di aula Kantor DPRKP, Kamis (24/2/2022). Dalam pertemuan ini, membahas terkait program yang telah dilaksanakan oleh DPRKP Kota Cirebon, serta rencana program kerja di tahun 2023. Affiati mengatakan, dalam penyusunan program kerja untuk tahun depan perlu menggunakan skala prioritas. “DPRKP perlu menggunakan skala prioritas, karena pasti setiap dinas juga memiliki program kerja tahun depan. Belum lagi memperhatikan postur APBD kita,” ungkap Affiati. Sebagai lembaga legislatif, pihaknya mendukung penyusunan program kerja Pemkot Cirebon maupun di setiap perangkat…

Read More

CIREBON – Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memutuskan untuk penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara tunai. Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia untuk pendistribusiannya. Penyaluran BPNT secara tunai diperuntukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Januari-Maret 2022. Tiap KPM akan menerima bantuan berupa uang tunai sebesar Rp600 ribu untuk tiga bulan. “Saya mengapresiasi langkah Kementerian Sosial dalam rangka percepatan pencairan atau penyaluran bantuan sosial BPNT secara tunai ini untuk masyarakat penerima bantuan,” ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Selly Andriany Gantina, Kamis (24/2/2022). Politisi PDI Perjuangan dari Dapil VIII Jawa Barat (Cirebon-Indramayu) itu menambahkan, melalui percepatan penyaluran…

Read More

Siberasi.id – Pemerintah berencana meniadakan pegawai honorer pada tahun depan. Menyikapi hal itu, Komisi I DPRD Kota Cirebon dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bahas rencana penghapusan honorer tersebut. Pembahasan berlangsung dalam rapat kerja di ruang utama Griya Sawala gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (24/2/2022). Penghapusan tenaga honorer mengacu pada PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sekretaris Komisi I DPRD, Tunggal Dewananto mengatakan, dalam PP tersebut terdapat beberapa kriteria yang memungkinkan tenaga honorer bisa bertahan dan alih status menjadi PPPK. “Masih ada harapan, yang penting tenaga honorer tersebut masuk kualifikasi yang pemerintah…

Read More