CIREBON – DPRD Kota Cirebon menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, dalam rapat paripurna di ruang Griya Sawala gedung dewan, Senin (30/8/2021). Dalam rapat paripurna itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos menyampaikan laporan hasil pembahasan Perubahan APBD. Anggota Fraksi Partai Demokrat yang akrab disapa Andru itu berharap evaluasi gubernur terkait Raperda tentang Perubahan APBD 2021 tak memakan waktu lama. “Kami dari Badan Anggaran (Banggar) meminta agar Pemerintah Kota Cirebon meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pendapatan asli daerah (PAD). Walaupun memang saat ini tengah dilanda pandemi Covid-19,”…
Penulis: Redaktur
CIREBON – Tahun 2021 menjadi tahun kedua pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Kendati demikian, Pemkot Cirebon diminta tetap mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang bisa digali. Hal tersebut menjadi salah satu masukan dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Cirebon terhadap Raperda Perubahan APBD 2021. Salah satunya Fraksi Nasdem yang meminta Pemkot Cirebon mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Anggota Fraksi Partai Nasdem, M Noupel SH MH mengatakan, dalam Rencana APBD Perubahan 2021, proyeksi kenaikan pendapatan daerah terpasang sebesar 0,08 persen. Noupel menilai, peningkatan pendapatan daerah bisa dimaksimalkan dari beberapa sektor, seperti retribusi, khususnya retribusi parkir. Fraksi Nasdem menilai masih ada beberapa potensi pendapatan daerah yang…
CIREBON – Pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Penanganan terhadap wabah virus Corona akan menjadi salah satu prioritas Pemkot Cirebon pada tahun depan. Sejalan dengan itu, pembiayaan untuk sektor kesehatan harus dipastikan cukup. Misalnya, pembiayaan untuk iuran BPJS Kesejatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI). Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty mengatakan, hal tersebut sudah dibicarakan dengan Dinas Kesehatan Kota Cirebon dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Kamis (26/8/2021), di Griya Sawala gedung dewan. “Kami sudah bahas dengan Dinkes terkait pembiayaan BPJS Kesehatan, jangan sampai anggarannya kurang,” kata Tresna.…
CIREBON – Pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Penanganan terhadap wabah virus Corona akan menjadi salah satu prioritas Pemkot Cirebon pada tahun depan. Sejalan dengan itu, pembiayaan untuk sektor kesehatan harus dipastikan cukup. Misalnya, pembiayaan untuk iuran BPJS Kesejatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI). Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty mengatakan, hal tersebut sudah dibicarakan dengan Dinas Kesehatan Kota Cirebon dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Kamis (26/8/2021), di Griya Sawala gedung dewan. “Kami sudah bahas dengan Dinkes terkait pembiayaan BPJS Kesehatan, jangan sampai anggarannya kurang,” kata Tresna.…
CIREBON – Pembenahan tata kelola sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopilihur harus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon. Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah mengaku, pihaknya sudah menyampaikan usulan tersebut pada saat Komisi II DPRD menggelar rapat kerja bersama DLH Kota Cirebon pada Jumat (20/8/2021) lalu. DPRD memberi masukan sejumlah program kerja prioritas DLH. Politisi yang akrab disapa Andru itu menyarankan sejumlah program kerja yang bisa dijadikan prioritas. Selain pembenahan TPA Kopiluhur, pihaknya juga memberi masukan terkait pengelolaan sampah, pembiayaan BBM dan perawatan suku cadang angkutan operasional. Andru menilai, pembenahan TPA Kopiluhur merupakan program kerja yang…
CIREBON – Kisruh perebutan takhta Keraton Kasepuhan Cirebon kembali mencuat setelah Raden Rahardjo Djali dinobatkan sebagai Sultan Sepuh Aloeda II oleh keluarga besarnya. Rahardjo merupakan cucu dari Sultan Sepuh XI Radja Jamaludin Aluda Tajul Arifin. Jumenangan atau penobatan Rahardjo sebagai Sultan Sepuh Aloeda II dilaksanakan tertutup di Umah Kulon Keraton Kasepuhan Cirebon pada Rabu (18/8/2021). Penobatan Rahardjo sebagai sultan merupakan perlawanan keluarga besar keturunan Sultan Sepuh XI terhadap Sultan Sepuh XV Pangeran Raja Adipati (PRA) Luqman Zulkaedin. Sekadar diketahui, PRA Luqman Zulkaedin dinobatkan sebagai Sultan Sepuh XV pada 30 Agustus 2020, setelah ayahnya yakni Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat…
CIREBON – Kisruh perebutan takhta Keraton Kasepuhan Cirebon kembali mencuat setelah Raden Rahardjo Djali dinobatkan sebagai Sultan Sepuh Aloeda II oleh keluarga besarnya. Rahardjo merupakan cucu dari Sultan Sepuh XI Radja Jamaludin Aluda Tajul Arifin. Jumenangan atau penobatan Rahardjo sebagai Sultan Sepuh Aloeda II dilaksanakan tertutup di Umah Kulon Keraton Kasepuhan Cirebon pada Rabu (18/8/2021). Penobatan Rahardjo sebagai sultan merupakan perlawanan keluarga besar keturunan Sultan Sepuh XI terhadap Sultan Sepuh XV Pangeran Raja Adipati (PRA) Luqman Zulkaedin. Sekadar diketahui, PRA Luqman Zulkaedin dinobatkan sebagai Sultan Sepuh XV pada 30 Agustus 2020, setelah ayahnya yakni Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat…
CIREBON – Badan Pengelola Taman Air Goa Sunyaragi (BP-TAGS) menyatakan sikap terkait kisruh di Keraton Kasepuhan Cirebon. Badan yang mengelola Objek Wisata Taman Air Goa Sunyaragi di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ini menyatakan menunggu keputusan resmi pemerintah. Menurut Kepala Bagian Humas BP-TAGS, Eko Ardi Nugraha, saat ini pihaknya dalam kondisi status quo. Pihaknya meminta pemerintah daerah hingga pusat untuk turut campur menyelesaikan kisruh tersebut. “Kami meminta Walikota Cirebon (Nashrudin Azis), Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) hingga Presiden (Joko Widodo) untuk turun tangan menyelesaikan konflik ini,” ungkap Eko, Ardi, Kamis (19/8/2021). Pasalnya, sambung Eko Ardi, baik situs Goa Sunyaragi…
CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon memberikan sedikitnya empat saran dalam bentuk rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan perizinan di Kota Udang. Saran tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi I dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon, Jumat (20/8/2021), di ruang rapat serbaguna gedung DPRD Kota Cirebon. Pertama, DPMPTSP disarankan pindah kantor karena bangunan kantor di Jalan Kebumen dinilai sudah kurang reprsentatif. Kedua, perlu memiliki mal pelayanan perizinan. Ketiga, penyesuaian peraturan daerah yang mengatur perizinan, karena sejauh ini belum ada regulasi yang secara detail mengatur tentang Online Single Submission (OSS) berbasis resiko atau OSS Risk Based…
CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon memberikan sedikitnya empat saran dalam bentuk rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan perizinan di Kota Udang. Saran tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi I dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon, Jumat (20/8/2021), di ruang rapat serbaguna gedung DPRD Kota Cirebon. Pertama, DPMPTSP disarankan pindah kantor karena bangunan kantor di Jalan Kebumen dinilai sudah kurang reprsentatif. Kedua, perlu memiliki mal pelayanan perizinan. Ketiga, penyesuaian peraturan daerah yang mengatur perizinan, karena sejauh ini belum ada regulasi yang secara detail mengatur tentang Online Single Submission (OSS) berbasis resiko atau OSS Risk Based…