CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon melakukan rapat kerja lanjutan pembahasan progres revitalisasi Alun-alun Kejaksan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon, Senin (15/3/2021) di ruang rapat serbaguna gedung DPRD. Kepala DPUPR Kota Cirebon, Syaroni mengatakan, realisasi revitalisasi Alun-alun Kejaksan sudah sesuai perencanaan. Bahkan progres pembangunan sudah mencapai 100 persen. “Kalau sesuai rencana sudah 100 persen. Namun saat rapat dengan Komisi II, ada beberapa masukan yang perlu diperbaiki. Pada prinsipnya kami menerima,” kata Syaroni usai rapat. Masukan yang diberikan tersebut, kata Syaroni, terkait kondisi basemen yang masih ada rembesan di beberapa titik, termasuk persoalan saluran air.…
Penulis: admin
CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon mendorong optimalisasi pelayanan kesehatan terhadap orang dengan AIDS (ODHA) di Klinik Seroja RSD Gunung Jati. Saat ini ruangan pelayanan di Klinik Seroja dianggap kurang ideal bagi ODHA. Hal tersebut terungkap saat Komisi III DPRD melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Cirebon, LSM, dan RSD Gunung Jati untuk membahas peningkatan pelayanan bagi ODHA di Klinik Seroja, Senin (15/3), di Griya Sawala gedung DPRD. Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty menyampaikan, saat ini ada empat fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani ODHA, yakni Klinik Seroja RSD Gunung Jati, RS Ciremai,…
CIREBON – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyambangi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon, Minggu (14/3) pagi. Dalam kunjungan kerjanya yang relatif singkat, Menteri Trenggono menerima aspirasi dari nelayan tradisional Cirebon. Diantaranya terkait masih adanya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Seperti disampaikan Karmanto, nelayan asal Suranenggala Kabupaten Cirebon. Alat tangkap ikan berjenis pukat harimau dan garong masih saja ada yang menggunakannya. Penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan dinilai merusak ekosistem laut. Imbasnya, hasil tangkapan nelayan menurun. Pendapatan mereka pun otomatis berkurang. “Sekarang susah cari ikan. Tolong pemakaian alat tangkap itu agar bisa ditertibkan,” kata Karmanto. Nelayan…
CIREBON – Komisi II DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup (LDH) Kota Cirebon sepakat akan mengkaji peluang reklamasi pantai dengan memanfaatkan sampah. DPRD optimis reklamasi pantai menggunakan sampah itu bisa dilakukan. Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Watid Sahriar mengatakan, rencana reklamasi dengan memanfaatkan sampah bisa dilakukan di sepanjang pantai yang berada di Kelurahan Kesenden dan Kebonbaru. Menurut Watid, panjang pantai yang berada di dua kelurahan itu mencapai tujuh kilometer. “Tanpa menghitung yang ada di pelabuhan, yang bisa kita manfaatkan sekitar lima kilometer. Memang selama ini secara alami ada proses sedimentasi. Tapi, kita melihat ada kepentingan yang jauh lebih besar, bagaimana…
CIREBON – Komisi II DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup (LDH) Kota Cirebon sepakat akan mengkaji peluang reklamasi pantai dengan memanfaatkan sampah. DPRD optimis reklamasi pantai menggunakan sampah itu bisa dilakukan. Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Watid Sahriar mengatakan, rencana reklamasi dengan memanfaatkan sampah bisa dilakukan di sepanjang pantai yang berada di Kelurahan Kesenden dan Kebonbaru. Menurut Watid, panjang pantai yang berada di dua kelurahan itu mencapai tujuh kilometer. “Tanpa menghitung yang ada di pelabuhan, yang bisa kita manfaatkan sekitar lima kilometer. Memang selama ini secara alami ada proses sedimentasi. Tapi, kita melihat ada kepentingan yang jauh lebih besar, bagaimana…
CIREBON – Komisi II DPRD bersama Tim Asistensi Pemerintah Kota Cirebon dan pemilik kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan sepakat tarif retribusi dalam Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha berdasarkan nominal, bukan menggunakan persentase. Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Watid Sahriar mengatakan, perubahan tarif berdasarkan persentase menjadi nominal merupakan hasil dari evaluasi Pemprov Jawa Barat. Watid menjelaskan, sebelumnya tarif retribusi untuk pelelangan ikan di TPI PPN Kejawanan menggunakan persentase, yakni satu persen dari harga pelelangan. “Sudah sepakat semua. Jadi, TPI Kejawanan ini kan lelangnya tertutup, tarifnya satu persen. Kita hanya mengubah persentase jadi nominal. Hasilnya (tarif yang dikenakan) sama,…
CIREBON – DPRD Kota Cirebon tengah menginventarisasi calon penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen. DPRD meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk ikut membantu mempercepat verifikasi pendataan. Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah mengatakan, proses pendataan bagi calon PBI itu hampir rampung. Menurutnya, calon PBI cukup menyertakan KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM). “Saya tidak menghendaki apabila ada persyaratan lain, cukup KTP, KK, dan SKTM. Setelah ini selesai, nanti dikumpulkan dan dibuat draf,” kata Handarujati saat membuka rapat kerja membahas UHC 100 persen bersama Dinkes dan…
CIREBON – Rapat kerja Komisi I DPRD bersama Tim Asistensi Pemkot Cirebon membahas hasil evaluasi gubernur Jawa Barat terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Kamis (25/2/2021). Setelah rapat finalisasi di ruang serba guna tersebut, tahap selanjutnya raperda dimasukkan dalam lembaran daerah untuk diundangkan. Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya mengatakan, rapat tersebut membahas beberapa poin hasil fasilitasi oleh gubernur melalui Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Pemprov Jabar. Menurutnya, hasil evaluasi raperda tersebut tidak mengubah nilai dan substansi. Imam mengatakan, beberapa pasal dan poin dalam raperda mengalami perubahan redaksi, karena…
CIREBON – Rapat kerja Komisi I DPRD bersama Tim Asistensi Pemkot Cirebon membahas hasil evaluasi gubernur Jawa Barat terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Kamis (25/2/2021). Setelah rapat finalisasi di ruang serba guna tersebut, tahap selanjutnya raperda dimasukkan dalam lembaran daerah untuk diundangkan. Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya mengatakan, rapat tersebut membahas beberapa poin hasil fasilitasi oleh gubernur melalui Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Pemprov Jabar. Menurutnya, hasil evaluasi raperda tersebut tidak mengubah nilai dan substansi. Imam mengatakan, beberapa pasal dan poin dalam raperda mengalami perubahan redaksi, karena…
CIREBON – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi akhirnya divaksin Covid-19, Sabtu (13/2), di RSD Gunung Jati. Sekda Agus mengikuti progran vaksinasi Covid-19 tahap kedua. Kendati dirinya pernah terpapar virus Corona atau sebagai penyintas. “Awalnya memang kami diminta untuk divaksin, tapi karena saya pernah terkena Covid-19 atau sebagai penyintas, maka belum bisa dilakukan,” ungkapnya. Tapi berdasarkan petunjuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang terbaru, kata pria yang akrab disapa Gusmul itu, khusus bagi penyintas, setelah tiga bulan dinyatakan negatif bisa dilakukan vaksinasi. “Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis, saya dinyatakan bisa untuk divaksin,” katanya. Menurut Gusmul, kekikutsertaan dirinya dalam program vaksinasi…