Siberasi.id – Presiden Joko Widodo dalam pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan DPR RI-DPD RI menyebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 akan disusun dalam konteks transisi kepemimpinan. Fraksi Partai Demokrat DPR RI menilai pentingnya penyusunan kebijakan yang memberikan ruang bagi pelaksanaan program-program pemerintah di masa mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI Vera Febyanthy saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang APBN 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, belum lama ini.
“Kebijakan dalam APBN 2025 harus mampu menjawab tantangan ekonomi politik baik di dalam negeri maupun global. Selain itu, kebijakan ini perlu disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030 untuk mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional,” ujar Vera seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (27/9/2024).
Lebih lanjut, Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya pengelolaan APBN 2025 yang bijaksana, berdasarkan rencana kebijakan pemerintah yang terdapat dalam RAPBN 2025. Fraksi ini juga menegaskan bahwa pemerintah harus menjaga rasa aman dan keadilan masyarakat, terutama dalam situasi transisi kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang akan berlangsung melalui Pilkada serentak pada November 2024.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat menyoroti perlunya pemerataan pembangunan yang dapat memberikan efek berganda. Mereka juga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai fenomena deflasi yang terjadi dalam tiga bulan terakhir 2024, yang menandakan penurunan daya beli masyarakat. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 ditetapkan pada level 16.100.
Fraksi Partai Demokrat mengungkapkan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia harus tetap waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Masih tingginya suku bunga acuan The Fed dapat mendorong terjadinya aliran dana keluar (capital outflow), dan situasi geopolitik juga dapat memengaruhi fluktuasi nilai tukar di tahun 2025. Diperkirakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada tahun 2025 akan berada pada angka USD 82 per barel.
“Kami meminta pemerintah untuk selalu responsif dalam mengambil kebijakan harga minyak di tengah ketidakpastian ini. Terkait dengan lifting minyak dan gas tahun 2025, Fraksi Partai Demokrat berpendapat perlunya solusi dan langkah strategis di sektor migas, karena ini merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara,” pungkas Vera.