Siberasi.id – Pemerintah mengklaim capaian nilai investasi tahun 2022 mencapai Rp1.207 triliun. Namun sejauh mana kebermanfaatannya untuk masyarakat secara langsung?
Hal itu menuai sorotan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron usai Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional dalam rangka penanaman modal tahun 2023, di Hotel Prima Kota Cirebon, Selasa (21/2/2023).
“Besar sekali. Tetapi saya sering menantang, di mana manfaat untuk masyarakatnya,” ungkap Herman.
Oleh karena itu, Herman menggandeng Kementerian Investasi/BKPM untuk konsultasi dan sosialisasi terkait dengan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Maka hari ini yang hadir Direktur Pemberdayaan Masyarakat, ada juga Kasubdit Pelayanan Usaha, yang notabenenya mereka membina usaha mikro kecil menengah,” tuturnya.
Sejalan dengan itu, menurut Herman, DPR juga kini tengah merevisi UU Perkoperasian. Pihaknya juga merencanakan untuk mengadakan focus group discussion dengan Kementerian Koperasi di Cirebon.
“Karena banyaknya kasus koperasi yang merugikan masyarakat. Ada kasus Indosurya, ada kasus Koperasi Sejahtera Bersama, ada delapan koperasi yang bermasalah dengan masyarakat,” tuturnya.
Politisi Partai Demokrat itu mengaku pesimis, koperasi-koperasi yang tengah bermasalah dapat mengembalikan uang ke nasabahnya.
“Oleh karena itu, regulasinya harus kita ubah dulu. Supaya betul-betul berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, penciptaan lapangan kerja bukan hanya dari perusahaan besar, tetapi justru yang lebih fundamental ialah bagaimana membangun ekonomi rakyat yang berbasis usaha kecil.
“Yang diinisasi dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Apalagi Kementerian Perdagangan sekarang sedang membina juga ke arah digitalisasi, baik sistem perizinan maupun pemasarannya,” katanya. (jri)