Siberasi.id – Komisi I DPRD Kota Cirebon memberikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan infrastruktur digital dan sistem keamanan informasi yang tengah disiapkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon.
Dukungan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi I ke kantor DKIS, Selasa (2/6/2026). Sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari kebutuhan pengadaan server, penambahan jaringan internet dan CCTV, hingga langkah antisipasi terhadap ancaman serangan siber yang pernah dialami Pemerintah Kota Cirebon beberapa tahun lalu.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, menegaskan bahwa DKIS memiliki peran vital sebagai pusat informasi dan data pemerintah daerah. Karena itu, penguatan kapasitas teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
“DKIS ini merupakan jantung informasi Kota Cirebon. Semua informasi pembangunan dan program pemerintah bermuara di sini. Karena itu, kebutuhan seperti server, jaringan internet, hingga sistem keamanan harus menjadi perhatian bersama,” ungkap Agung.
Menurutnya, keberadaan DKIS tidak hanya bertugas menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menangkal penyebaran hoaks dan menjaga keamanan ruang digital milik pemerintah daerah.
Agung menilai, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya terkait berbagai program pembangunan yang sedang maupun akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
“Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa pemerintah sedang bekerja. Jangan sampai ruang informasi justru diisi oleh kabar-kabar yang tidak jelas sumbernya atau hoaks karena minimnya informasi resmi yang diterima masyarakat,” katanya.
Selain mendorong peningkatan publikasi pembangunan, Komisi I DPRD juga menyoroti aspek keamanan digital. Agung mengingatkan adanya insiden peretasan yang pernah terjadi dan menyebabkan munculnya konten tidak semestinya pada platform digital pemerintah.
“Pengalaman serangan siber yang pernah terjadi harus menjadi pelajaran. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali. Karena itu penguatan server dan sistem keamanan menjadi kebutuhan yang sangat penting,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala DKIS Kota Cirebon, Tubagus Muhammad Maulana Yusuf, menyambut baik dukungan yang diberikan DPRD. Ia mengakui bahwa peran DKIS semakin strategis seiring meningkatnya kebutuhan layanan digital dan pengelolaan data pemerintahan.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan dan dukungan dari Komisi I DPRD Kota Cirebon. Dukungan legislatif sangat penting karena DKIS saat ini bukan hanya mengelola informasi, tetapi juga menjadi pusat data pemerintah daerah,” ujarnya.
Maulana menjelaskan, terdapat dua sektor yang menjadi fokus utama pengembangan DKIS saat ini, yakni penguatan infrastruktur teknologi informasi dan peningkatan kualitas publikasi pemerintah daerah.
Pada sektor teknologi informasi, DKIS membutuhkan peningkatan kapasitas server serta berbagai perangkat pendukung untuk menjamin kelancaran sistem digital pemerintah. Sedangkan pada sektor publikasi, DKIS berencana memperluas penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Mulai tahun ini kami akan lebih masif mempublikasikan rencana pembangunan maupun hasil pembangunan yang telah dicapai. Tujuannya agar masyarakat mengetahui secara langsung apa yang telah dilakukan pemerintah,” katanya.
Tak hanya itu, DKIS juga akan mengintegrasikan data statistik pembangunan dengan konten publikasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menyajikan informasi yang lebih objektif dan berbasis data kepada masyarakat.
Untuk menjaga keamanan sistem informasi, DKIS kini telah menerapkan standar keamanan informasi SNI ISO 27001:2022. Standar tersebut mewajibkan setiap aplikasi yang dikembangkan pemerintah menjalani serangkaian pengujian keamanan sebelum digunakan.
“Setiap aplikasi yang dibangun harus melalui penetration test atau uji keamanan terlebih dahulu. Ini menjadi bagian dari upaya kami untuk mencegah terjadinya serangan siber seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” jelasnya.
Selain penguatan keamanan digital, DKIS juga menargetkan integrasi berbagai layanan publik berbasis digital ke dalam Portal Sedulur sebagai salah satu program prioritas tahun 2026.
Melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan keamanan siber, serta publikasi pembangunan yang lebih terbuka, Pemerintah Kota Cirebon berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih cepat, akurat, dan terpercaya di era digital. (afi)