CIREBON – Setelah dua bulan dilantik, jajaran Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon mulai menjajaki konsolidasi dengan mitra kerja. Salah satunya Komisi I DPRD Kota Cirebon.
Kemarin (16/9), para komisioner KI Kota Cirebon beraudiensi dengan Komisi I, di ruang pimpinan DPRD Kota Cirebon. Dalam kesempatan itu, komisioner KI menyampaikan rencana program strategis tahun 2021.
Sekretaris Komisi I DPRD, Tunggal Dewananto mengatakan, dalam audiensi tersebut, para komisioner KI Kota Cirebon menyampaikan rencana program kerja yang akan dijalankan.
“Mereka menyampaikan rencana program yang akan dijalankan. Termasuk apa-apa saja yang sudah dilakukan,” ungkap politisi PPP yang akrab disapa Dewa itu usai audiensi.
Dewa mengatakan, beberapa program kerja strategis KI Kota Cirebon yang belum dilaksanakan yaitu di bidang Penyelesaian Sangketa Informasi (PSI). Masalahnya, masih terkendala anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis.
Ia menambahkan, alokasi anggaran belanja KI Kota Cirebon sejauh ini masih di dalam pos belanja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS). Dewa menyarankan kepada KI untuk mencari referensi dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan anggaran secara mandiri.
“Sejauh ini dalam penganggaran masih ikut DKIS. Program yang belum dilaksanakan itu, masih terkendala yaitu di bidang PSI, memerlukan anggaran untuk bimtek SDM,” kata Dewa. Maksudnya agar bisa memediasi jika ada kasus sangketa informasi. Sarana dan prasarana di kantor KI saat ini juga belum representatif.
Sementara itu, Komisioner Bidang Kelembagaan KI Kota Cirebon, Ekky Bahtiar SE menyampaikan, audiensi dengan Komisi I DPRD tersebut membahas upaya KI mendorong terciptanya keterbukaan informasi publik di Kota Cirebon.
“Kami meminta support dari DPRD, khususnya Komisi I sebagai mitra strategis kami. Terutama dalam program kerja kami yaitu menciptakan keterbukaan informasi publik,” katanya. (red)