Siberasi.id – Ratusan tenaga honorer dengan status R2, R3, dan R4 di Kota Cirebon mendatangi gedung DPRD Kota Cirebon, Rabu (23/7/2025), untuk menuntut kejelasan status kepegawaian mereka yang masih menggantung hingga kini.
Tenaga honorer yang hadir berasal dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, perhubungan, Satpol PP hingga pemadam kebakaran.
Mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik, bersama jajaran Komisi I, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah, termasuk dari BKPSDM Kota Cirebon.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Sri Lakshmi Stanyawati menjelaskan, proses pengangkatan PPPK masih berjalan dan saat ini memasuki tahap penyelesaian PPPK tahap dua.
“Kami masih menyelesaikan 236 orang untuk menerima SK. Targetnya sebelum Oktober sudah selesai. Setelah itu baru giliran R2 dan R3,” ungkap Sri di hadapan peserta audiensi.
Data yang disampaikan BKPSDM mengungkap, dari 3.472 tenaga honorer di Kota Cirebon, baru 1.945 yang masuk pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan telah dikunci.
Dari jumlah itu, 548 sudah diangkat sebagai PPPK penuh waktu, sementara 531 lainnya masih berstatus R2, R3, dan R3B. Sisanya sebanyak 71 orang dalam daftar tampungan, menunggu pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu.
Namun, terdapat 1.527 honorer yang belum masuk database BKN (kategori R4). Dari jumlah tersebut, 423 orang telah masuk pengangkatan, dan 129 dinyatakan tidak aktif, sehingga tersisa 975 orang honorer yang belum memiliki kejelasan status.
Jika ditotal, pemerintah Kota Cirebon masih memiliki 1.577 tenaga honorer (gabungan dari 602 yang masuk database tapi belum diangkat, dan 975 yang belum masuk database) yang belum jelas statusnya.
“Yang R2 dan R3 akan kami perjuangkan di paruh waktu. Untuk R4, kami masih menunggu kebijakan pusat dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” jelas Sri.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno menegaskan, di tengah proses panjang pengangkatan yang belum sepenuhnya tuntas, para tenaga honorer tidak boleh dirumahkan atau diberhentikan secara sepihak.
“Kita pahami proses ini berjalan bertahap, tapi satu hal yang penting, jangan sampai ada tenaga honorer yang diberhentikan sebelum ada keputusan pengangkatan,” kata Agung.
Ia juga menyoroti rendahnya honor yang diterima para tenaga non-ASN saat ini, yang jauh dari kata layak, sembari berharap ada peningkatan dalam bentuk penghargaan maupun penghasilan.
“Kami berharap ke depan besaran honor bisa kita perjuangkan bersama agar lebih manusiawi,” imbuhnya.
Polemik panjang soal status honorer di Kota Cirebon, mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola kepegawaian, terutama pada kelompok non-ASN yang telah bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian.
DPRD dan pemerintah daerah diminta lebih serius dan transparan dalam mendorong penyelesaian nasib mereka.
Sementara para honorer berharap, bukan hanya janji yang diberikan, tetapi tindakan nyata dan kepastian hukum agar pengabdian mereka tak berakhir dengan kekecewaan.