Siberasi.id – DPRD Kota Cirebon merespons aspirasi DPD KNPI Kota Cirebon terkait usulan pembentukan peraturan daerah (perda) untuk mengantisipasi kasus LGBTQ. DPRD mendorong agar usulan tersebut terlebih dahulu dikaji dari sisi regulasi, disertai langkah edukasi kepada generasi muda.
Respons itu muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Cirebon bersama KNPI, organisasi kepemudaan, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP di Griya Sawala, Kamis (8/10/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno SH mengapresiasi kampanye yang dilakukan KNPI bersama sejumlah organisasi kepemudaan terkait penolakan terhadap keberadaan komunitas LGBT.
Menurut Agung, kampanye tersebut perlu diikuti langkah konkret dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait. Salah satunya dengan memperkuat edukasi kepada generasi muda, khususnya pelajar tingkat SMP dan SMA.
“Tentu apa yang diawali KNPI dan teman-teman ormas ini harus diikuti pemerintah atau perangkat daerah terkait, utamanya untuk anak-anak muda dari mulai SMP dan SMA,” ujar Agung.
Ia mendorong Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi di lingkungan sekolah. Edukasi tersebut, kata Agung, dapat dilakukan melalui kegiatan OSIS maupun penyampaian materi saat upacara.
Selain edukasi, Komisi I DPRD juga akan mengkaji kemungkinan penyusunan regulasi sebagai tindak lanjut aspirasi KNPI dan organisasi kepemudaan. Kajian tersebut diperlukan untuk melihat dasar hukum yang dapat digunakan.
“Di DPRD sendiri, tentu kami akan coba melakukan kajian, memungkinkan tidak kalau dibuat regulasi yang seperti itu supaya ada payung hukum dan ada penindakan atau aksi yang nyata, bukan sekadar kampanye,” katanya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Yusuf MPd juga menyatakan dukungan terhadap upaya pencegahan dan penanganan kasus LGBTQ di Kota Cirebon. Menurutnya, langkah tersebut perlu melibatkan perangkat daerah terkait.
“Harus ada upaya serius untuk segera dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap perilaku penyimpangan seksual (LGBTQ) di Kota Cirebon,” ujar Yusuf.
Yusuf menyebut kebutuhan payung hukum juga perlu menjadi bagian dari pembahasan. Regulasi yang dikaji dapat mencakup aspek pencegahan, penanggulangan, hingga penanganan. Namun, ia menegaskan bahwa usulan pembentukan perda masih membutuhkan kajian lebih lanjut sebelum menentukan tindak lanjut.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kota Cirebon Jaka Permana SH mengusulkan agar DPRD mempertimbangkan pembentukan perda yang memuat ketentuan sanksi.
KNPI juga mendorong agar kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan. Edukasi melalui lingkungan keluarga dan sekolah dinilai menjadi salah satu langkah yang didorong organisasi kepemudaan tersebut.
RDP turut dihadiri Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon Imam Yahya SFilI MSi, Sekretaris Komisi III R Endah Arisyanasakanti SH, serta Anggota Komisi III Hendi Nurhudaya SH, Stanis Klau, Leni Rosliani SIP, dan M Fahmi Mirza Ibrahim SE.

