Siberasi.id – Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos menyerap aspirasi melalui reses masa persidangan II Tahun 2022. Berbagai aspirasi disampaikan masyarakat di Dapil 2 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
Paling banyak masyarakat mengadu tentang infrastruktur yang meliputi perbaikan selokan, Baperkam, Posyandu, jalan raya dan penghubung, rumah tidak layak huni (rutilahu) hingga tanggul.
Selain infrastruktur itu, masyarakat juga menyampaikan beberapa program bantuan pemerintah, baik tunai maupun nontunai kerap tidak tepat sasaran. Kemudian meminta ada pelatihan berbasis kompetensi bagi generasi muda.
“Banyak fasilitas umum yang perlu diperbaiki. Apalagi keberadaannya sangat penting bagi masyarakat. Kami juga ingin ada program Rutilahu,” kata Edi Juneadi, Ketua RW 02 Kanggraksan Selatan Kelurahan Harjamukti, Senin (22/8/2022).
Warga setempat, Maemunah mengungkapkan bahwa, penyaluran bantuan tunai dan nontunai tidak tepat sasaran. Sehingga pemerintah harus segera memperbaiki data tersebut agar tidak ada kesenjangan sosial.
“Saya prihatin. Kasihan bagi mereka yang membutuhkan bantuan pemerintah ini. Karena yang dapat itu-itu saja dan kadang dobel bantuan,” katanya.
Sedangkan aspirasi warga RW 01 Kecapi, Sugiono menyampaikan, perlu ada perbaikan tanggul Sungai Suba yang kerap meluap jika intensitas hujan tinggi. Akibatnya permukiman warga terendam hingga satu meter lebih.
“Semoga ada tanggul segera diperbaiki. Kekhawatiran kami sungai meluap. Hal ini kerap terjadi pada musim hujan,” tutur dia.
Menerima berbagai aspirasi, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah SSos mengatakan, aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses ini, akan ditindaklanjuti dengan mengundang instansi terkait dan memperhatikan skala prioritas.
“Misalnya soal bantuan yang tidak tepat sasaran, nanti Komisi III DPRD akan mengundang Dinas Sosial. Mengenai program pelatihan kami akan undang Dinas Tenaga Kerja,” tuturnya.
Handarujati juga menginformasikan, bahwa aspirasi berupa bangunan fisik dilakukan melalui penginputan di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Oleh sebab itu, aspirasi harus detail dan jelas dan detail informasinya.
“Kami akan catat skala prioritasnya. Kami akan berusaha agar usulan masuk dan bisa terealisasikan menggunakan APBD Perubahan 2022 atau di APBD 2023,” tuturnya.
Perlu diketahui, Reses anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut, dilaksanakan di empat titik. Yakni di RW 07 Mulya Asih Kelurahan Larangan, RW 15 Galunggung Asih Kelurahan Kecapi, RW 02 Kanggraksan Selatan Kelurahan Harjamukti dan RW 01 Kelurahan Kecapi.
Usai melaksanakan reses, Handarujati juga melakukan peninjauan sejumlah titik yang menjadi aspiraai masyarakat, seperti rumah tidak layak huni, perbaikan bangunan PAUD, hingga saluran di tengah permukiman warga. (hrs)