Siberasi.id – Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, menerima berbagai aspirasi warga dari Kelurahan Argasunya dan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, dalam kegiatan reses, Senin (16/3/2026).
Warga menyampaikan usulan tersebut saat kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor DPD NasDem Kota Cirebon. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari banjir hingga kebutuhan perbaikan infrastruktur lingkungan.
Salah satu keluhan utama datang dari warga Kelurahan Kalijaga. Mereka menyoroti genangan air yang kerap terjadi di Jalan Angkasa saat hujan deras. Kondisi itu dinilai mengganggu aktivitas masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Harry menjelaskan bahwa Jalan Angkasa berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu, Pemerintah Kota Cirebon tidak dapat langsung mengeksekusi penanganannya.
Ia menyebut, genangan terjadi akibat penyempitan badan jalan dan luapan kali di sekitar lokasi. Menurutnya, solusi utama untuk mengatasi persoalan tersebut adalah pelebaran jalan.
“Jika tidak dilakukan pelebaran, potensi banjir akan terus terjadi. Kami akan berkonsultasi dengan Pemprov Jawa Barat agar usulan masyarakat dapat ditindaklanjuti,” ujar Harry.
Selain persoalan banjir, warga juga mengusulkan perbaikan infrastruktur di wilayah Argasunya dan Kalijaga. Mereka menilai pembangunan di wilayah selatan Kota Cirebon masih belum merata, terutama pada akses jalan di lingkungan permukiman.
Harry mengakui masih terdapat sejumlah kawasan dengan kondisi permukiman yang perlu perhatian. Ia menyebut, sebagian besar usulan warga berkaitan dengan pengaspalan jalan di tingkat RW.
“Banyak warga mengusulkan perbaikan jalan lingkungan. Ini menjadi kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, warga juga menyampaikan keluhan terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menyoroti kualitas dan komposisi menu yang dinilai belum memenuhi standar gizi.
Menanggapi hal tersebut, Harry menegaskan bahwa program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, pelaksanaannya perlu dievaluasi, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia juga meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan makanan yang tidak layak konsumsi dalam program tersebut.
“Programnya baik, tetapi pelaksanaannya harus diawasi. Silakan laporkan jika ada makanan yang tidak layak diterima,” tutupnya.