Siberasi.id – Komisi III DPRD Kota Cirebon melakukan monitoring ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Larangan, Kecamatan Harjamukti, Selasa (7/10/2025).
Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung pelaksanaan dan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut turut melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon. Kehadiran dua instansi ini diharapkan dapat memastikan seluruh proses program nasional tersebut sesuai pedoman yang ditetapkan pemerintah.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara menyeluruh proses pengelolaan MBG di SPPG Larangan Harjamukti, mulai dari bahan baku hingga distribusi makanan.
“Alhamdulillah, secara teknis pengelolaan MBG di SPPG Larangan sudah sesuai dengan standar BGN. Prosesnya mengikuti ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan baik,” ujar Yusuf.
Namun, Yusuf menyebut masih ditemukan persoalan terkait sistem pembuangan limbah yang menimbulkan bau tidak sedap akibat drainase tersumbat.
“Kami menerima aduan warga terkait bau dari limbah pengolahan MBG. DLH harus ikut memastikan agar sanitasi di setiap SPPG di Kota Cirebon sesuai standar dan tidak menimbulkan keluhan lingkungan,” tegasnya.
Masalah tersebut, lanjut Yusuf, telah dikomunikasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera ditangani. Ia menegaskan, Komisi III DPRD Kota Cirebon berkomitmen terus memantau pelaksanaan program MBG agar tetap efektif dan tepat sasaran.
“Program MBG ini menyentuh langsung masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Karena itu kami turun langsung untuk memastikan pelaksanaannya benar-benar baik,” katanya.
Selain meninjau dapur produksi, Komisi III juga memantau proses pengemasan makanan. Setiap hari, SPPG Larangan Harjamukti menyiapkan hampir 4.000 porsi makanan bergizi.
“Di sini juga setiap menu memiliki sampel yang wajib disimpan untuk uji klinis jika ditemukan masalah pada menu hari tersebut,” tandas Yusuf.
Sementara itu, Kepala SPPG Larangan Harjamukti, Dean Saputra, menjelaskan pihaknya memiliki lima divisi utama, yakni persiapan, pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pencucian.
“Kami mulai memasak sejak pukul 01.00 atau 02.00 dini hari dan selesai sekitar pukul 03.00–04.00 pagi. Setelah itu, makanan langsung didistribusikan dalam dua sesi,” ujar Dean.
Menurutnya, sesi pertama difokuskan untuk posyandu dan sekolah berukuran kecil seperti TK dan SD Rajawali. Sementara sesi kedua, yang berlangsung antara pukul 09.00 hingga 11.00, diperuntukkan bagi sekolah dasar lainnya, balita, dan ibu hamil.
“Total distribusi setiap harinya mencapai 3.911 porsi yang tersebar ke sekolah, posyandu, balita hingga bumil,” jelasnya.
Dean memastikan seluruh tahapan pengolahan dilakukan sesuai prosedur kesehatan dan keamanan pangan, dengan pengawasan langsung dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon.