Siberasi.id – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon telah menyiapkan program-program yang sejalan dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon 2025-2030, khususnya misi ketiga, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Bebas KKN, Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Selain menyiapkan program yang mendukung visi misi, telah disinkronkan juga kegiatan yang mendukung 12 program kerja prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon tahun 2025-2030, khususnya Sektor Birokrasi dan Pemerintahan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, mengatakan, sejak dilantiknya pasangan Effendi Edo-Siti Farida, pihaknya sudah menyelaraskan program di masing-masing bidang.
Untuk Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) telah disiapkan program berupa:
1. Peningkatan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat yang dilaksanakan melalui Cirebon Siaga 112
2. Peningkatan Pengaduan Penyelanggaraan Layanan Publik: LAPOR melalui SMS ke 1708, lapor.go.id atau X @lapor1708)
3. Penyiapan Layanan Informasi Chatbot Whatapps untuk membantu masyarakat mengetahui layanan publik di Kota Cirebon
4. Publikasi Terintegrasi untuk memaksimalkan penyebarluasan informasi
Ma’ruf menegaskan, salah satu program unggulan DKIS di Bidang PIKP adalah penyiapan Layanan Informasi Chatbot Whatapps menggunakan platform Whatapps (WA) dan Publikasi Terintegrasi.
Layanan Informasi Chatbot Whatapps yang akan diterapkan berisi tentang informasi layanan publik di Kota Cirebon.
“Melalui Layanan Informasi Chatbot, nantinya masyarakat bisa mengakses informasi mengenai layanan publik di Kota Cirebon melalui WA. Program ini melibatkan SKPD-SKPD terkait. Dalam waktu tiga bulan ke depan, program ini sudah bisa berjalan,” ujar Ma’ruf Nuryasa.
Sedangkan Publikasi Terintegrasi berupa program yang berkaitan dengan informasi mengenai Satuan Perangkat Perangkat Daerah (SKPD). Program itu juga mendukung program kerja 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon.
“Melalui program Publikasi Terintegrasi, DKIS menyiapkan kanal-kanal informasi dari SKPD untuk disebarluaskan ke publik. Program ini sudah mulai berjalan dan akan terus ditingkatkan secara masif,” kata Ma’ruf.
Salah satu misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Bebas KKN, Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan di support tiga bidang pada Dinas Kommunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, yaitu Bidang E-Government, Bidang Infrastrutur TIK, serta Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.
Bidang E-Goverment telah menyiapkan program berupa:
1. Penyusunan Arsitektur SPBE
2. Pengembangan Aplikasi CMS Website
3. Peningkatan Portal Layanan SEDULUR
4. Peningkatan Layanan Program Cirebon Smartcity Melalui Revisi Masterplan Cirebon Smartcity
Bidang Persandian telah menyiapkan program:
1. Pendaftaran dan Regristrasi Ulang TTE Seluruh ASN Kota Cirebon
2. Awareness Keamanan Informasi Melalui CISRT Yang Ada Di Perangkat Daerah
Sedangkan Bidang Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) menyiapkan program penyediaan akses internet dan intranet untuk Perangkat Daerah.
Ma’ruf Nuryasa menuturkan, tema besar program-program itu adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Kalau sudah punya jaringan internal sendiri, setidaknya tiga keuntungan, yakni dari sisi keamanan, kecepatan, dan ketersediaan data. Keamanan jaringam internal bisa lebih dikendalikan. Selain itu, kecepatan maupun aksesnya lebih mudah, dan ketersediaan datanya lebih terjamin,” ucapnya.
Khusus untuk Bidang Statistik telah disiapkan juga program berupa:
1. Penerapan Satu Peta Menggunakan Standar BIG
2. Peningkatan Keterisian Data melalui https://opendata.cirebonkota.go.od
3. Peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Statistik
Ma’ruf menambahkan, program Cirebon Satu Data telah terintegrasi dengan Satu Data Jabar milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam program itu, DKIS sebagai wali data dan SKPD sebagai produsen data. Tantangannya adalah kelengkapan atau keterisian data.
“Agar kebijakan bisa diambil berdasarkan data, SKPD sebagai produsen data harus aware memproduksi data,” pungkas Ma’ruf. (Haris)