Siberasi.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon resmi menutup program Magang III Praja Madya Angkatan XXXII Institut Pemerintaha Dalam Negeri (IPDN) di Kota Cirebon, Rabu (3/7/2024), di salah satu hotel di Jalan SIliwangi Kota Cirebon.
Pada penutupan itu, praja madya memaparkan hasil kegiatan magang selama 21 hari, dengan program khusus rekonsilisasi data stunting berbasis geospasial. Ada tiga poin yang dikupas, yakni intervensi anggaran, kebijakan percepatan penanganan stunting dan infrastruktur sanitasi dalam penanganan stunting.
Terdiri tiga bagian pendataan balita stunting dan wasting, yakni balita terekam 3.786, target balita sebanyak 3.123 dan balita terverifikasi ada 3.097. Balita terverifikasi tersebar di 22 kelurahan. Terbanyak balita stunting dan wasting ada di Kecamatan Harjamukti dan terpadat di Kecamatan Pekalipan.
Dari intervensi pemerintah, ada dua kategori penyebab stunting dan wasting di Kota Cirebon. Penyebab langsung stunting yang disebut intevensi spesifik dan penyebab tidak langsung disebut intervensi sensitif.
Penyebab langsung berupa penyuluhan, pemberian makanan tambahan (PMT) dan pemeriksaan. Sedangkan penyebab tidak langsung terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT), infrastruktur, ketahanan pangan dan jaminan kesehatan nasional (JKN).
Pada sebaran data balita stunting dan wasting di Kota Cirebon, Praja Madya IPDN merekomendasikan Pemkot Cirebon untuk menggunakan teknologi gespasial untuk pengolahan data, karena memudahkan dalam mengambil kebijakan untuk mengetahui potensi stunting berbasis kewilayahan.
Mengenai anggaran terhadap intervensi percepatan penurunan stunting, merekomendasikan membuat rencana anggaran pada pendekatan berbasis kinerja terhadap intervensi sensitif penurunan angka stunting, serta perlu melakukan evaluasi anggaran karena pada intervensi sentisitif masih di angka 69,4 persen, sedangkan intervensi spesifik sudah mencapai 100 persen.
Dari sampel 188 praja, 29,8 persen masyarakat menyetujui ada kebijakan, program terkait dengan intervensi sensitif yaitu lingkungan permukiman. Karena dari temuan di lokasi terdapat sanitasi buruk yang dibuktikan adanya MCK di pesisir pantai RW 08 Kesnuean Tengah.
Bahkan dari survei pelaksanaan geotagging, per juni 2024, tercatat 2,65 persen yang sudah mendapatkan bantuan infrastruktur (sanitasi). Sehingga direkomendasikan melakukan intervensi terhadap keluarga balita yang belum mendapatkan bantuan infrastruktur. Kemudian masyarakat perlu difasilitasi, baik dari sanitasi yang layak (sanimas) dan sosialisasi terkait PHBS sebagai langkah mitigasi stunting.
Mengenai pencatatan ini, Pj Walikota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi mengatakan, data yang diperoleh para paraja madya IPDN ini jangan sampai terhenti. Karena data ini riil yang ada di masyarakat. Sehingga harus segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
“Intervensi pemerintah sudah dipetakan oleh para praja, sehingga harus ditindaklanjuti. Semoga penurunan stunting di Kota Cirebon terus menurun hingga 12 persen bahkan kurang dari 10 persen,” paparnya.
Agus juga mengakui, data dari praja madya IPDN ini akan menjadi rujukan untuk penanganan stunting dan wasting di Kota Cirebon. “Terima kasih rektor dan praja IPDN, ini akan menjadi rujukan untuk penanganan stunting di Kota Cirebon,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor IPDN, Prof Dr H Hadi Prabowo MM mengatakan, ini bentuk kerja sama IPDN dan Pemkot Cirebon. Data balita stunting dan wasting sudah diverifikasi, sehingga memudahkan pemerintah melakukan penanganan.
“Kita bukan mencari stunting, tetapi memvalidasi melalui sistem geotagging. Ini memudahkan pemda dalam melakukan penanganan, pengendalian dan percepatan upaya penurunan angka stunting dan wasting karena akan termonitor setiap saat,” katanya.