Siberasi.id – Kesenjangan antara rumah yang ada dan kebutuhan rumah bagi masyarakat atau backlog perumahan di Indonesia kini mencapai 12,7 juta.
Untuk penanganan persoalan tersebut tidak hanya menjadi tugas dari PT Bank Tabungan Negara (BTN), melainkan semua stakeholder. Termasuk dukungan dari Komisi VI DPR RI.
Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron mengakui, peran aktif BTN sangat penting dalam menjalan fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat.
“Dukungan dari berbagai stakeholder, termasuk Komisi VI, agar BTN bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkap Herman usai sosialiasi Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan di Hotel Zamrud, Selasa (18/4/2023).
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, DPR RI akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh.
Sektor properti, khususnya perumahan, sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Pasalnya, menurut Herman, dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya.
“DPR juga mengapresiasi BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi,” ujarnya.
Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah.
“Sehubungan dengan hal tersebut, DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang,” tutur Herman.
“Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan,” imbuhnya.
Selain itu, DPR juga meminta kepada pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah, seperti memberikan kemudahan perizinan.
Sebab, peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar. “Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31 persen dari total penduduk Indonesia,” paparnya.
Sejalan dengan itu, Herman menilai, perbankan seperti BTN perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah.
“DPR akan mengawal percepatan impelementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau,” katanya. (jri)