Siberasi.id – Peningkatan frekuensi perjalanan kereta api akibat penerapan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025 memicu kemacetan di sejumlah perlintasan sebidang di Kota Cirebon.
Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tengah mencari solusi, dengan mempertimbangkan dua opsi utama: pembangunan jalur layang (elevated track) atau flyover.
Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Dr (C) Drs H Agus Mulyadi MSi menyatakan, peningkatan perjalanan kereta api akibat Gapeka 2025 menjadi perhatian serius. Menurutnya, frekuensi perjalanan kereta yang tinggi berdampak signifikan terhadap kelancaran lalu lintas di Kota Cirebon.
“Setiap tujuh menit sekali ada kereta yang melintas, menyebabkan kemacetan. Ini tantangan besar bagi lalu lintas di Kota Cirebon,” ujar Agus saat ditemui di Stasiun Cirebon, Sabtu (1/2/2025).
Dampak Gapeka 2025 di Cirebon
Penerapan Gapeka 2025, masih Agus, membawa perubahan besar bagi wilayah Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon. Jumlah perjalanan kereta api meningkat dari 174 perjalanan (Gapeka 2023) menjadi 178 perjalanan, ditambah 22 perjalanan baru. Kondisi ini semakin memperparah kemacetan di 11 perlintasan sebidang yang tersebar di jalan nasional, provinsi, dan kota.
Agus juga mengungkapkan, Pemkot Cirebon lebih memilih opsi elevated track sebagai solusi utama, meskipun membutuhkan biaya besar karena harus membangun jalur layang sepanjang 7 kilometer.
“Dari sisi pemerintah daerah, kami lebih memilih elevated track. Tapi tentu biayanya sangat besar,” ujarnya.
Sementara itu, kata Agus, opsi flyover juga dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih terjangkau. Namun, opsi underpass dinilai tidak layak karena faktor geografis Cirebon yang dekat dengan laut, sehingga berisiko terkena banjir dan abrasi.
“Underpass kurang cocok karena kita dekat laut. Risiko banjirnya tinggi,” jelas Agus.
DPRD Kota Cirebon Kawal Solusi Kemacetan
Upaya mencari solusi juga dilakukan oleh Komisi I DPRD Kota Cirebon, yang pada Jumat (31/1/2025) mengunjungi Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno menegaskan, pihaknya mendorong solusi konkret untuk mengatasi kemacetan di perlintasan sebidang.
“Kami ingin memastikan ada solusi konkret agar kemacetan di perlintasan sebidang tidak semakin parah,” kata Agung.
Selain itu, imbuh Agung, Komisi I DPRD juga berencana menemui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Bappenas untuk membahas pendanaan dan aspek teknis proyek infrastruktur ini.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini agar kemacetan bisa diminimalisir dan tidak menghambat mobilitas warga,” tegasnya.
Pemkot Cirebon dan DPRD berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dalam merealisasikan solusi terbaik bagi perlintasan sebidang di Kota Cirebon.