Siberasi.id – Banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Cirebon menuai sorotan serius dari kalangan mahasiswa. Terlebih yang terjadi di Kecamatan Sumber pada akhir Desember 2025 lalu. Pemkab Cirebon didesak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Hal itu seperti disampaikan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon, Ruslan Baydowi Kamal saat memimpin unjuk rasa di depan kantor bupati Cirebon, Rabu (14/1/2026). Mahasiswa prihatin atas persoalan banjir dan kerusakan lingkungan yang semakin masif.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan kepada Pemkab Cirebon. Pertama, Pemkab Cirebon diminta evaluasi total kebijakan tata ruang serta audit menyeluruh terhadap RTRW Kabupaten Cirebon.
Mereka juga mendesak pemkab untuk mencabut izin bangunan yang terbukti melanggar aturan, khususnya yang berdiri di kawasan zona hijau. Menurut Ruslan, pelanggaran tata ruang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di sejumlah wilayah.
Selain itu, mahasiswa menuntut Pemkab Cirebon untuk menormalisasi sungai dan drainase melalui pengerukan dan pelebaran saluran air di titik-titik rawan banjir. Mereka juga meminta agar penggunaan anggaran pemeliharaan drainase dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Tuntutan lainnya adalah realisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 persen, serta penghentian alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan industri dan perumahan. Mahasiswa juga turut menyoroti pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal.
“Diperlukan modernisasi sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi agar sampah tidak lagi menyumbat saluran air dan memperparah banjir,” kata Ruslan.
Sementara itu, Bupati Cirebon Imron yang menemui massa aksi menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap isu lingkungan. Ia menegaskan, pihaknya membuka ruang kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menangani persoalan banjir.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon untuk bersama-sama menangani masalah banjir. Kami minta masyarakat membuang sampah pada tempatnya dan tidak membangun rumah, ruko, maupun bangunan lainnya di atas saluran air,” katanya. (afi)