Siberasi.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong penguatan peran perempuan dan perlindungan bagi pekerja migran, khususnya di Kabupaten Cirebon.
Dalam kunjungannya ke Cirebon pada Senin (24/3/2025), Arifah menegaskan, peran perempuan dalam keluarga perlu diperkuat melalui pola asuh anak yang tepat.
Menurutnya, perempuan memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan mencegah kekerasan terhadap anak.
“Kami ingin memastikan perempuan di Kabupaten Cirebon memiliki peran kuat dalam pola pengasuhan anak. Dengan begitu, mereka dapat menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan,” ujarnya.
Dalam dialog bersama warga, Arifah menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan keluarga yang lebih aman bagi perempuan dan anak.
“Upaya ini tidak bisa dilakukan hanya oleh Kementerian PPPA. Kami memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak lainnya untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih kuat,” tuturnya.
Selain itu, Arifah juga menyoroti pemulangan 564 Warga Negara Indonesia Bermasalah (WNIB) dari Thailand-Myanmar beberapa waktu lalu. Dari jumlah tersebut, 109 orang di antaranya adalah perempuan.
Kementerian PPPA akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar proses reintegrasi sosial bagi para korban berjalan dengan baik.
“Mereka telah mendapatkan layanan kesehatan, bantuan logistik, serta dukungan psikososial di Wisma Haji sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing,” jelasnya.
Untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, Kementerian PPPA akan mengoptimalkan peran Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai pusat informasi dan pengaduan bagi korban perdagangan orang dan kekerasan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, dalam kesempatan yang sama meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk membentuk RBI di setiap desa guna memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan dan anak.
“Kami berharap RBI bisa hadir di setiap desa agar perlindungan terhadap perempuan dan anak lebih maksimal serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” katanya.