Siberasi.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon sebagai salah satu daerah paling proaktif dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat.
Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Menteri PKP dalam kegiatan Percepatan Capaian Rumah Rakyat Program Pemerintah dan Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir di Aula Bale Jayadewata, Kamis (30/10/2025).
“Saya melihat wali kotanya sangat proaktif mendukung sektor perumahan. Banyak perizinan dipermudah, tapi tetap sesuai aturan,” ujar Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara.
Menurutnya, langkah cepat dan koordinatif Pemkot Cirebon menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam kunjungan itu, Menteri PKP juga menggagas Gerakan Gotong Royong untuk membantu renovasi rumah warga kurang mampu di Kota Cirebon. Ia bahkan menyumbangkan Rp100 juta dari dana pribadi.
Semangat gotong royong langsung disambut berbagai pihak. Dalam waktu kurang dari lima menit, terkumpul total dana Rp600 juta dari Menteri PKP, wali Kota Cirebon, dan para pengembang perumahan tanpa menggunakan anggaran negara. Dana tersebut akan digunakan untuk renovasi rumah tidak layak huni di Kota Cirebon.
“Semangat gotong royong di sini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan terbaik bagi rakyat. Kolaborasi pemerintah, pengembang, dan masyarakat menjadi kunci percepatan penyediaan rumah layak huni. Semangat ini harus terus dijaga,” tegas Ara.
Dukungan Nyata Pemkot Cirebon
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyampaikan apresiasi, atas kehadiran Menteri PKP beserta program yang dibawa ke daerahnya.
“Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri hadir membawa banyak program bagus. Kami tentu mendukung penuh,” ujarnya.
Edo menilai gerakan spontan yang diinisiasi Menteri PKP mencerminkan semangat kebersamaan. “Dalam waktu kurang dari lima menit, terkumpul Rp600 juta untuk program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu),” jelasnya.
Berdasarkan data Pemkot Cirebon, dari total 90.749 kepala keluarga, masih terdapat backlog perumahan sebanyak 11.179 unit atau sekitar 12,31 persen keluarga belum memiliki hunian tetap. Setiap tahun, kebutuhan rumah baru juga meningkat sekitar 4.400 unit akibat pertumbuhan usia produktif.
“Karena itu, kami bergerak cepat menyambut Program 3 Juta Rumah dan berupaya memfasilitasi secara maksimal. Hingga 2025, sebanyak 23 proyek perumahan subsidi telah menambah 3.238 unit hunian di Kota Cirebon,” ungkap Edo.
Kemudahan Regulasi dan Bantuan Rumah Layak Huni
Pemkot Cirebon terus memberikan kemudahan regulasi, di antaranya melalui implementasi SKB Tiga Menteri tentang pembebasan PBG dan BPHTB bagi MBR. Misalnya, pada proyek Keandra Park Tahap II yang membangun 538 unit rumah MBR, Pemkot telah menyetujui 13 permohonan pembebasan BPHTB dengan total keringanan Rp55,9 juta. Selain itu, bank penyalur seperti BTN, BRI, dan BJB didorong berkolaborasi dengan pengembang untuk menyalurkan pembiayaan FLPP dan KUR.
Pemkot juga berfokus pada pengentasan Rutilahu melalui berbagai sumber pendanaan. Dari APBN, bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) disalurkan untuk 49 unit rumah di Argasunya, Kalijaga, Harjamukti, dan Pulasaren, masing-masing Rp20 juta per unit. Dari APBD Provinsi, Bantuan Rutilahu diberikan untuk 60 unit di Panjunan dan Kesenden, juga senilai Rp20 juta per unit. Sementara dari APBD Kota Cirebon, bantuan RTLH mencakup 162 unit, dan hingga Agustus 2025, sebanyak 117 unit telah terealisasi.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski capaian positif terus bertambah, Edo mengakui masih ada tantangan, khususnya terkait Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Dari 147 perumahan, sebanyak 128 belum menyerahkan aset PSU kepada Pemkot. Padahal, penyerahan tersebut penting untuk perawatan lingkungan dan keberlanjutan permukiman.
“Semoga arahan dan dukungan Bapak Menteri membantu kami mengatasi tantangan ini. Mari kita jaga semangat gotong royong, memperkuat kolaborasi antara pusat, provinsi, dan daerah agar terwujud Kota Cirebon yang Setara dan Berkelanjutan,” tutup Edo.