Siberasi.id – Koperasi di Kota dan Kabupaten Cirebon tergolong minim yang mengakses dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Kementerian Koperasi dan UKM.
Berdasarkan data LPDB-KUMKM, selama 15 tahun atau sejak 2008 hingga 2023 ini dana bergulir yang diakses oleh koperasi dan UMKM di Kabupaten Cirebon hanya 34,8 miliar.
Sedangkan di Kota Cirebon pada kurun waktu yang sama hanya Rp3,6 miliar. Jumlah ini tergolong sangat minim. Sementara total dana bergulir LPDB-KUMKM se-Indonesia pada kurun waktu tersebut sejumlah Rp16 triliun lebih.
“Butuh sosialisasi dari dinas terkait kepada pelaku usaha bahwa ada namanya dana bergulir yang bisa dimanfaatkan untuk penguatan koperasi dan UMKM,” ungkap Humas LPDB-KUMKM, Bayu Hutomo, Minggu (18/6/2023), saat Sosialisasi Dana Bergulir LPDB-KUMKM Tahun 2023, di Keraton Kasepuhan Cirebon.
Bayu menjelaskan, dana bergulir dari LPDB-KUMKM merupakan bantuan permodalan bagi koperasi dan UMKM dalam bentuk pinjaman.
“Dengan bunga yang murah. Kami berharap pengelolaan dana bergulir ini dapat sebaik mungkin,” kata Bayu.
LPDB-KUMKM tidak hanya fokus pada penyaluran dana bergulir, melainkan juga pendampingan hingga menginkubasi UMKM agar bisa mengembangkan usahanya.
“Supaya bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar yang lebih luas,” ucap Bayu.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, program penyediaan dana bergulir oleh LPDB-KUMKM mestinya menjadi peluang bagi koperasi dan pelaku UMKM.
“Harusnya ini dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dan koperasi untuk dapat mengakses agar memperkuat usahanya,” kata Herman.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, minimnya pinjaman dana bergulir di Cirebon karena akses yang terbatas bagi pelaku UMKM maupun koperasi terhadap program tersebut.
“Banyak yang tidak tahu, pada akhirnya tidak bisa mengakses. Solusinya melalui digital,” ungkapnya.
Selain itu, Herman juga meminta agar perangkat daerah terkait dapat lebih aktif menyosialisasikan program dana bergulir LPDB-KUMKM kepada pelaku UMKM maupun koperasi.
“Karena koperasi bisa menjadi jangkar perekonomian nasional,” katanya. (adv)