CIREBON – Pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Penanganan terhadap wabah virus Corona akan menjadi salah satu prioritas Pemkot Cirebon pada tahun depan.
Sejalan dengan itu, pembiayaan untuk sektor kesehatan harus dipastikan cukup. Misalnya, pembiayaan untuk iuran BPJS Kesejatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI).
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty mengatakan, hal tersebut sudah dibicarakan dengan Dinas Kesehatan Kota Cirebon dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Kamis (26/8/2021), di Griya Sawala gedung dewan.
“Kami sudah bahas dengan Dinkes terkait pembiayaan BPJS Kesehatan, jangan sampai anggarannya kurang,” kata Tresna.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, alokasi anggaran untuk pembiayaan BPJS Kesejatan bagi PBI pada 2022 idealnya, paling tidak, sama dengan tahun ini sebesar Rp26 miliar.
“Tapi di dalam proyeksi belanja pada APBD 2022 baru sebesar Rp21 miliar yang terposting di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red). Idealnya, minimal sama dengan tahun ini,” ujarnya.
Selain mengenai kesiapan anggaran untuk BPJS Kesehatan, Tresna juga menilai, Pemkot Cirebon perlu menyusun kajian matang dan perhitungan tepat terkait strategi penanganan pandemi Covid-19.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Cirebon, dr Edy Sugiarto mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan masuk dalam 10 program prioritas Dinkes Kota Cirebon. Ia juga tak menampik anggaran pembayaran premi BPJS Kesehatan kurang ideal.
“Anggaran untuk penanganan Covid-19 belum (dipastikan). Tapi untuk iuran BPJS itu harusnya Rp26 miliar, tertulisnya baru Rp21 miliar. (jri)