CIREBON – Kota Cirebon sudah mulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah, sejak beberapa hari lalu. Dikarenakan di masih berada di tengah pandemi, pengawasan dan evaluasi perlu diperketat.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty, Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan perlu melakukan pengawasan dan evaluasi bersama.
Dinas Pendidikan dari aspek efektivitas pembelajarannya. Sedangkan Dinas Kesehatan dari aspek pencegahan penularan Covid-19. Tresna menyampaikan, pihaknya sudah melakukan peninjauan ke beberapa sekolah pada Kamis pekan lalu.
“Dari aspek kesehatan, saya kira perlu dilakukan pengetesan secara acak terhadap siswa maupun gurunya. Agar PTM ini berhasil secara pendidikan dan kesehatan,” ungkap Tresna, Minggu (19/9/2021).
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, pengetesan secara acak atau sampel secara proporsional perlu dilakukan secara berkala di semua sekolah. Hal ini sebagai salah satu resiko PTM di tengah pandemi, kendati kasus Covid-19 mulai melandai.
“Hasilnya juga bisa jadi acuan, sekolah yang tadinya hanya 25 persen siswa dari jumlah keseluruhan, maka bisa ditambah 50 persen yang ikut PTM, kalau ternyata hasil pengetesannya baik,” tutur Tresna.
Dikatakannya, antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan perlu melakukan pembahasan bersama terkait hal tersebut. “Karena misalnya berkaitan dengan anggaran, itu harus dibicarakan,” katanya.
Dikatakannya, Disdik tak memiliki anggaran untuk pengujian swab ini. “Tapi, kita bisa undang Dinkes untuk duduk bersama membahas ini agar ada pelaksanaan random sampling,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Irawan Wahyono mengklaim PTM terbatas yang digelar pihaknya berjalan dengan baik. Hal tersebut tidak lepas dari kesiapan sebelumnya. “Karena sering simulasi juga,” kata Irawan.
Irawan juga menanggapi soal usulan Komisi III DPRD terkait pelaksanaan pengujian swab antigen atau PCR secara acak terhadap pelajar yang mengikuti PTM. Disdik akan berkoordinasi dengan Dinkes terkait hal tersebut.
“Kita akan komunikasikan dengan Dinas Kesehatan. Selain itu stakeholder terkait lainnya. Seperti Satpol PP mengenai pencegahan kerumunannya, Dinas Perhubungan terkait lalulintasnya,” kata Irawan. (red)