Siberasi.id– Komisi II DPRD Kota Cirebon meminta komitmen dan konsistensi pemerintah daerah menyehatkan perusahaan BUMD. Hal ini disampaikan Komisi II DPRD saat rapat kerja dengan jajaran Direksi lima BUMD di Griya Sawala, Senin (14/7/2025).
Kelima BUMD tersebut yaitu Perumda Air Minum Tirta Giri Nata, Perumda BPR Bank Cirebon, Perumda Pasar Berintan, Perusahaan Daerah Pembangunan, dan Perumda Farmasi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan bahwa BUMD harus berani secara terbuka dalam proses perekrutan SDM, termasuk pemilihan Direktur Utama dan Dewan Pengawas.
Menurutnya, harus ada keterbukaan dalam proses perekrutan direksi dan dewan pengawas di dalam struktur BUMD. Sehingga, masyarakat bisa menilai apa yang menjadikan seseorang layak menjadi Direktur Utama maupun Dewan Pengawas.
“Ke depan untuk penyehatan BUMD harus didukung SDM yang kuat. Harus berani terbuka dalam proses perekrutan Dirut dan Dewas, kalau perlu bahas dengan kami fit and proper testnya,” kata Andru, sapaannya.
Dalam rapat tersebut, Komisi II juga mengevaluasi kinerja BUMD di Kota Cirebon selama tahun 2024 yang dinilai tidak sesuai harapan. Sebab, dari target dividen sebesar 15,9 miliar, kelima BUMD hanya mampu menyetor 8,5 miliar.
Andru juga akan mengundang kembali masing-masing BUMD untuk memaparkan capaian kinerja sebagai evaluasi dalam format Forum Group Discussion agar lebih mendalam. Sebab, ia menyebut kelima BUMD memiliki persoalannya masing-masing yang berbeda.
“Kelima BUMD memiliki persoalan yang berbeda-beda. Maka, setelah Komisi II akan melakukan pendalaman lewat FGD dengan masing-masing BUMD, dan kami meminta tiap BUMD agar menyusun action plan ke depan seperti apa,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon Drs Sumanto menyampaikan rapat kerja dengan Komisi II menyoroti beberapa hal dalam upaya memperkuat serta menyelesaikan persoalan yang ada di BUMD.
Di antaranya, perbaikan tata kelola, keberlanjutan bisnis, pengamanan aset hingga pengelolaannya. Pihaknya juga akan membahas lebih lanjut dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM) terkait permintaan action plan dari Komisi II DPRD.
“Kita sedang merumuskan agar lebih kompleks,” katanya