Siberasi.id – Komisi II DPRD Kota Cirebon meminta Pemerintah Kota Cirebon menghentikan sementara pembangunan Pasar Darurat di kawasan Keraton Kanoman. Penghentian diminta hingga seluruh proses perizinan dan persyaratan pembangunan dipenuhi sesuai ketentuan.
Rekomendasi tersebut disampaikan Komisi II dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Kamis (15/10/2026). Rapat membahas proses pembangunan pasar darurat serta sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan pendiriannya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon Mohamad Handarujati Kalamullah mengatakan, rekomendasi penghentian sementara diberikan berdasarkan hasil pembahasan bersama pihak-pihak terkait, terutama mengenai proses perizinan.
“Dari hasil-hasil rapat tadi, kita meminta kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk menegakkan aturan agar proses pendirian pasar darurat ini dihentikan sementara sampai dengan prosesnya bisa selesai secara baik,” ujar Andru.
Andru menegaskan, rekomendasi tersebut bukan bentuk keberpihakan DPRD kepada salah satu pihak. Menurutnya, RDP dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
“Sekali lagi, sikap kami dalam hal memberikan rekomendasi menghentikan sementara proses bangunan pasar darurat ini lebih kepada proses perizinan yang memang belum ditempuh dan juga hal-hal yang memang menjadi aturan di dalamnya,” katanya.
Dalam rapat, perwakilan perangkat daerah menyampaikan bahwa permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan persetujuan lingkungan belum diajukan. Pembahasan juga mencakup kebutuhan kajian terkait dampak pembangunan di kawasan cagar budaya, termasuk aspek lalu lintas.
Andru menjelaskan, DPRD tidak memiliki kewenangan eksekutorial untuk menghentikan pembangunan secara langsung. Karena itu, rekomendasi tersebut ditujukan kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“DPRD bukan lembaga eksekutorial. Kita memberikan rekomendasi ditujukan kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk bisa menegakkan aturan,” tegasnya.
Juru Bicara Kesultanan Kanoman Ratu Mawar Kartina SH MH mengatakan, pembangunan di kawasan cagar budaya perlu didahului kajian serta pemenuhan persyaratan yang berlaku. Ia menyebut pihak Kesultanan Kanoman belum memberikan izin pembangunan tersebut.
“Dari pihak Kesultanan, belum ada kajian. Melakukan pembangunan di kawasan cagar budaya tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Dan berkaitan dengan perizinan secara administratif pun belum ditempuh,” ujar Ratu Mawar.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon Iyan Rahadian Sunardi menyampaikan bahwa hingga RDP berlangsung belum terdapat nota kesepahaman (MoU) antara Perumda Pasar dan pihak pengembang.
Iyan juga mengimbau pedagang berhati-hati dalam membuat kesepakatan terkait pembangunan kios. Ia menegaskan, berakhirnya masa sewa tidak berarti pelayanan Perumda Pasar kepada pedagang ikut berakhir.
“Dari Perumda Pasar sampai dengan per hari ini belum ada MoU sama sekali. Kemudian berakhirnya sewa, bukan berakhirnya pelayanan Perumda Pasar” kata Iyan.
Andru berharap persoalan pembangunan Pasar Darurat Kanoman dapat diselesaikan dengan baik dengan tetap memastikan kepastian aturan serta kepentingan masyarakat dan pedagang. Ia menegaskan DPRD tidak menolak investasi maupun revitalisasi pasar, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
RDP turut dihadiri anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon H. Karso SIP, Muhamad Noupel SH MH, Subagja, Abdul Wahid Wadinih S.Sos.I., dan Een Rusmiati SE. Hadir pula anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Indra Kusumah Setiawan A.Md.

