Siberasi.id – Komisi I DPRD Kota Cirebon membahas sejumlah program strategis Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon untuk tahun 2026. Pembahasan mencakup optimalisasi pendapatan parkir, penataan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), hingga rencana pengoperasian kembali Bus Rapid Transit (BRT).
Rapat kerja yang digelar di Kantor Dishub Kota Cirebon juga menyoroti pengelolaan parkir di badan jalan, penertiban parkir liar, serta upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui penataan persimpangan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH, mengatakan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir hingga Juli 2026 telah mencapai 44,80 persen atau sekitar Rp1,7 miliar dari target Rp4 miliar.
“Tadi disampaikan pertama soal PAD parkir per bulan Juli sudah tercapai target 44,80 persen atau sekitar Rp1,7 miliar dari target Rp4 miliar di tahun 2026,” ujar Agung usai rapat kerja.
Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi perhatian Dishub di bawah kepemimpinan Kepala Dishub yang baru, Gunawan. Ia mendorong adanya terobosan dalam tata kelola parkir agar potensi pendapatan tidak stagnan.
“Ini menjadi catatan buat Dishub yang baru di bawah kepemimpinan Pak Gunawan, bagaimana kemudian ada simulasi-simulasi lain soal tata kelola parkir tidak mesti mengikuti dari tahun-tahun yang sebelumnya. Karena kalau mengikuti tahun-tahun sebelumnya, ya potensi pendapatan parkirnya akan segitu-gitu saja dan akan terseok-seok,” katanya.
Selain sektor parkir, Komisi I juga membahas rencana pengoperasian kembali layanan BRT di Kota Cirebon. Agung meminta Dishub mempelajari pengelolaan transportasi publik dari daerah yang telah berhasil mengembangkan layanan tersebut.
“Soal BRT juga, bagaimana Dinas Perhubungan Kota Cirebon ini belajar ke kota lain yang telah maju mengaktifkan BRT, misalkan Trans Semarang. Bagaimana Trans Semarang ini bisa bertahan sampai hari ini,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Komisi I juga menyoroti optimalisasi APILL. DPRD meminta Dishub memetakan persimpangan yang memiliki tingkat kerawanan kecelakaan tinggi agar penanganan dapat dilakukan secara tepat.
“Soal APILL juga bagaimana kemudian beberapa titik lampu merah mulai dipetakan potensi rawan kecelakaan, terus kemudian soal waktu, crossing jalan, dan lain sebagainya,” kata Agung.
Ia menegaskan, aspek teknis menjadi kewenangan Dishub. Namun, setiap perubahan sistem lalu lintas diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif bagi pengguna jalan.
“Itu menjadi ruang wilayah teknis Dinas Perhubungan. Tapi kami menekankan bagaimana kemudian APILL yang ada perubahan ini bisa dimaksimalkan dan tidak berdampak di pengguna lalu lintas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cirebon, Gunawan ATD DEA, mengatakan pihaknya memprioritaskan tiga program utama pada tahun ini, yaitu optimalisasi pendapatan parkir, penataan APILL, dan pengoperasian kembali BRT.
Menurut Gunawan, peningkatan volume kendaraan membuat sejumlah persimpangan yang masih menggunakan skema persilangan (crossing) memiliki risiko kecelakaan lebih tinggi.
“Jika dahulu arus kendaraan yang berbelok kanan di bawah 200 kendaraan per jam masih aman untuk skema crossing, kondisi sekarang sudah jauh berbeda dan memicu risiko kecelakaan yang lebih tinggi,” katanya.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Dishub mengubah rekayasa lalu lintas di lima persimpangan yang sebelumnya menerapkan sistem crossing. Melalui skema baru, setiap arus kendaraan memiliki jalurnya masing-masing tanpa saling memotong.
Lima persimpangan yang menerapkan perubahan itu meliputi Simpang Kejaksaan, Diklatpri, Kanggraksan, Perumnas, dan Simpang Jabang Bayi.
Selain itu, Dishub juga memetakan titik baru yang membutuhkan pemasangan APILL. Salah satunya berada di Simpang Empat Kalijaga Permai, dekat kawasan Citraland dan SPBU setempat. Sementara pemasangan APILL di Simpang Tiga Untag direncanakan pada tahun depan.
Di sektor pendapatan daerah, Dishub terus berupaya memenuhi target PAD parkir sebesar Rp4 miliar pada 2026. Hingga semester pertama, realisasi pendapatan telah mencapai sekitar Rp1,7 miliar.
Berdasarkan tren tersebut, capaian hingga akhir tahun diperkirakan mencapai sedikitnya Rp3,4 miliar, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2025 yang sebesar Rp3 miliar.
“Meski proyeksi akhir tahun berada di angka Rp3,4 miliar, kami akan menyiapkan sejumlah strategi khusus agar sisa target menuju Rp4 miliar dapat terpenuhi optimal dalam waktu dekat,” ujar Gunawan.
Rapat kerja Komisi I DPRD Kota Cirebon bersama Dishub turut dihadiri Wakil Ketua Komisi I Dr. Syefurrohman SE MM, Sekretaris Komisi I Aldyan Fauzan Ramdlan Sumarna, Imam Yahya S.Fil.I M.Si, serta Ruri Tri Lesmana.

