Siberasi.id — DPRD Kota Cirebon menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon untuk meningkatkan literasi dan edukasi keuangan di tengah maraknya penipuan keuangan digital serta investasi ilegal.
Kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut berlangsung di Griya Sawala, Kamis (20/08/2026). Kegiatan yang difasilitasi OJK itu membahas tata kelola keuangan digital, pengenalan produk jasa keuangan yang sah, serta indikasi kejahatan berbasis siber.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani SH, mengatakan kolaborasi tersebut penting untuk memperkuat pemahaman jajaran legislatif sekaligus masyarakat mengenai dunia keuangan modern dan berbagai risiko penipuan yang marak melalui platform media sosial.
“Kegiatan teman-teman OJK bersama DPRD inin adalah sosialisasi agar kita paham tentang literasi keuangan. Khususnya lebih membahas mengenai tentang hati-hatinya kita terhadap daripada investasi yang ilegal, seperti itu,” ujar Harry saat ditemui usai kegiatan di Griya Sawala Gedung DPRD Kota Cirebon.
Menurut Harry, OJK juga memaparkan berbagai modus operandi kejahatan keuangan digital. Salah satunya pencurian data pribadi melalui aplikasi berbahaya.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD berharap para anggota dewan dapat meneruskan informasi dan imbauan mengenai keamanan keuangan digital kepada konstituen serta masyarakat di Kota Cirebon. Edukasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali investasi bodong dan berbagai modus penipuan digital.
“Nah, tadi sempat dijabarkan semua, termasuk juga pola-pola daripada scam yang terjadi, iya. Seperti pengiriman undangan APK yang ternyata bisa namanya menguras apa namanya data pribadi kita. Nah, jadi lebih ke arah sana sih tadi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menjelaskan bahwa audiensi tersebut juga menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali peran OJK. Menurutnya, tugas OJK tidak hanya berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), tetapi juga mencakup perlindungan konsumen dan pengembangan ekonomi daerah.
“Ya, hari ini kami menyampaikan forum audiensi ya. Menyampaikan beberapa isu. Yang pertama tugas OJK tidak hanya melakukan tugas pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, tapi juga perlindungan konsumen termasuk pengembangan ekonomi daerah,” katanya.
Agus mengatakan pengaduan masyarakat terkait persoalan keuangan menunjukkan peningkatan. Hingga akhir Juli 2026, OJK Cirebon mencatat sekitar 1.920 pengaduan dari masyarakat di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, serta Majalengka.
“Khusus untuk perlindungan konsumen, kami merespons banyaknya masyarakat yang kemudian melakukan konsultasi dan pengaduan. Bahkan hingga akhir Juli saja, dari Januari sampai akhir Juli, tercatat 1.920-an masyarakat yang mengadukan kepada OJK Cirebon,” ungkapnya.
Maraknya tawaran investasi ilegal dan kejahatan berbasis digital mendorong OJK untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, OJK melihat DPRD memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang menyerap aspirasi sekaligus memiliki konstituen di daerah.
“Kami melihat potensi dari DPRD sebagai salah satu lembaga yang menyerap aspirasi, termasuk memiliki konstituen ya di daerah. Kami berharap bisa menjadi salah satu mediator atau komunikasi publik yang bisa menyalurkan peran dan juga tujuan kami agar masyarakat itu berhati-hati dengan kondisi di era digital seperti sekarang. Karena kejahatan siber itu sudah semakin banyak,” jelas Agus.
Agus menyampaikan empat harapan utama OJK terhadap DPRD Kota Cirebon. Pertama, mendorong inisiasi pembentukan peraturan daerah tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Kedua, memperkuat kolaborasi dengan OJK dalam menyosialisasikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Ketiga, menjaga integritas anggota legislatif agar tidak terlibat aktivitas keuangan ilegal, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal, judi online, dan investasi bodong.
Keempat, mendorong pengaduan dan pelaporan terhadap kejahatan siber, termasuk skimming dan iklan investasi bodong di internet.
Terkait maraknya iklan penipuan dan kejahatan siber berbasis skimming, Agus meminta masyarakat maupun anggota dewan tidak ragu menyampaikan laporan kepada OJK. Laporan tersebut selanjutnya dapat diteruskan kepada Satgas Pasti untuk ditindaklanjuti.
“Silakan nanti menyampaikan laporan kepada OJK bahwa ada iklan atau penawaran investasi. Nanti kami akan teruskan kepada Satgas Pasti. Dan Satgas Pasti biasanya ada rilis atau tindakan. Untuk kemudian entah menghentikan iklan itu,” ujarnya.

