CIREBON – DPRD Kota Cirebon rupanya menyimpan kekecewaan mendalam lantaran aspirasi program pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) tahun 2020 dan 2021 tidak terealisasi.
Penyebabnya adalah kebijakan penyesuaian atau refocusing anggaran belanja pada APBD, guna mencukupi kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19.
Kekecewaan itu diluapkan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati dalam sambutannya saat Musrenbang RKPD 2023 dan Komitmen Bersama Cirebon Satu Data, di Hotel Prima Jalan Siliwangi, Senin (14/3/2022).
“Sebagai bentuk komitmen, DPRD memberikan dukungan dengan menyetujui untuk menggeser anggaran pokir DPRD yang dialihkan kepada belanja penanggulangan Covid-19,” ungkap Fitria.
Namun DPRD kecewa pada Pemkot Cirebon karena ternyata masih ada anggaran pembangunan infrastruktur yang dialokasikan dan direalisasikan dalam APBD Perubahan 2021.
“Walaupun timbul kekecewaan pula dari kami bahwa komitmen tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Perubahan APBD 2021 yang lalu ternyata masih banyak anggaran infrastruktur yang muncul dan terealisasi,” tuturnya.
Namun, sambung politisi PDI Perjuangan itu, mengesampingkan anggaran pokir DPRD sebagai program prioritas yang seharusnya dijalankan.
“Tentunya kami sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sangat prihatin dengan kondisi tersebut,” kata dia.
Sementara itu, seusai Musrenbang, Walikota Cirebon, Nashrudin Azis mengklarifikasi penyampaian Fitria mengenai kekecewaan dipangkasnya anggaran belanja pokir DPRD.
“Dalam pelaksanaan pembangunan, kita menggunakan skala prioritas,” kata Azis, kepada sejumlah wartawan.
Ia menjelaskan, anggaran belanja untuk program pembangunan, baik yang usulannya melalui eksekutif maupun legislatif hampir semuanya dipangkas untuk pembiayaan penanganan Covid-19.
“Jadi sebetulnya, pokir DPRD maupun program dinas sama-sama di-refocusing. Tapi tidak bisa dinolkan. Karena ada hal-hal yang harus tetap dilaksanakan,” tutur Azis.
“Jadi, apa yang disampaikan Bu Fitria itu adalah karena perasaan saja. Dewannya baper (terbawa perasaan, red). Karena tidak mungkin program pembangunan dihilangkan total,” tambah Azis.
Azis menegaskan, program pembangunan yang dijalankan oleh dinas terkait pada masa pandemi, didasarkan pada skala prioritas yang sudah disusun.
“Jadi tidak pas lah seperti itu. Jangan baper. Toh, pembangunan itu sama-sama untuk rakyat juga hasilnya. Kita harus berpikirnya luas,” katanya. (jri)