Siberasi.id – Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Sosial melangsungkan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi operator aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) se-Kota Cirebon, Rabu (27/8/2025), di salah satu hotel di Jalan Wahidin Kota Cirebon.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman teknis serta meningkatkan akurasi data kesejahteraan sosial masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Dra Hj Santi Rahayu MSi menjelaskan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi pijakan utama dalam penyaluran bantuan sosial.
Dengan basis data yang akurat, penyaluran bansos diharapkan lebih tepat sasaran serta tidak menimbulkan persoalan sosial di masyarakat.
“Pengelolaan data ini bukan hanya untuk program bantuan sosial, tetapi juga menjadi dasar pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, operator SIKS-NG harus benar-benar memahami teknis dan pentingnya data yang mereka kelola,” ujar Santi.
Selain itu, Bimtek ini juga sejalan dengan visi dan misi wali Kota Cirebon menuju masyarakat yang setara atau sejahtera, tertata, aspiratif, religius, aman, dan berkelanjutan hingga 2029.
Kegiatan yang mengusung tema ‘Datanya Tertata, Kesejahteraan Merata’ tersebut diikuti oleh sekitar 60 peserta. Mereka berasal dari unsur operator aplikasi SIKS-NG sekaligus pengisi data di kelurahan sebanyak 22 orang, pekerja sosial masyarakat 22 orang, serta fasilitator, supervisor, dan unsur Dinas Sosial 16 orang.
Santi juga menjelaskan, materi yang diberikan menitikberatkan pada pemutakhiran, pemanfaatan, dan sinergisitas data untuk mendukung transformasi digital pemerintah menuju kebijakan berbasis data.
“Dengan data yang valid, kebijakan pemerintah daerah bisa lebih tepat sasaran. Kita ingin memastikan bahwa setiap program benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerima manfaatnya,” tambahnya.
Melalui Bimtek ini, kata Santi, kolaborasi antarinstansi pemerintah dan kelurahan semakin kuat dalam menjaga keberlanjutan pembaruan data serta mendukung transformasi digital kebijakan sosial di Kota Cirebon.
“Saya harap seluruh peserta bisa mengikuti dengan baik, karena akan diajarkan langsung secara teknis bagaiman melakukan pendataan hingga penginputan selama pemutaakhiran data,” tuturnya.
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi mengatakan, peserta yang hadir ini merupakan garda terdepan dalam proses updating data masyarakat kurang mampu sesuai dengan kategori yang sudah ditetapkan sebanyak 10 point.
“Seakurat apapun data yang anda input, jika tidak melakukan updating, maka tidak maksimal. Sebab itu, pelatihan ini sangat penting dan harus dipahami seluruh peserta,” terangnya.
Agus juga mengatakan, data yang diinput ke DTSEN ini akan menjadi rujukan oleh seluruh lembaga pemerintahan untuk menentukan sebuah kebijakan, terutama dalam hal bantuan sosial.
“Sebelumya, setiap lembaga pemerintahan memiliki kategori tersendiri dalam menentukan masyarakat kurang mampu. Seperti Kemensos, PLN, Pertamina, BPJS dan lembaga lainnya,” terangnya.
“Namun saat ini, semua lembaga tersebut harus merujuk pada DTSEN. Sehingga program pemerintah bisa lebih tepat sasaran karena data yang digunakan sama,” paparnya.
Selain itu juga, kata Agus, dengan adanya DTSEN ini, menjadi sebuah kepastian dan tidak ada lagi saling kesalahpahaman terkait perbedaan data antarlembaga pemerintah serta masyarakat mengenai jumlah warga kurang mampu yang menerima program.
“Jadi sudah tidak akan ada lagi rebut-ribut soal data, karena data yang digunakan seluruh Indonesia hanya dari DTSEN,” katanya.