Siberasi.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendorong pondok pesantren di Kabupaten Cirebon untuk memperkuat digitalisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta membangun kemandirian pesantren di tengah perkembangan teknologi.
Hal tersebut disampaikan Selly saat menghadiri Halaqah bersama sekitar 500 pengurus pondok pesantren di Kabupaten Cirebon, Jumat (13/11/2026), di aula gedung PCNU Kabupaten Cirebon. Kegiatan itu merupakan rangkaian peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026.
Selly mengatakan, pesantren memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri yang harus tetap dijaga. Namun, di tengah perkembangan zaman, pesantren juga dituntut mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar tidak tertinggal.
“Bagaimanapun juga pondok pesantren ini punya kekhasan yang harus tetap dipertahankan. Kemudian kaitan dengan masalah digitalisasi di tengah perkembangan teknologi –yang hari ini mau tidak mau, bahwa pondok pesantren juga harus mengikuti perkembangan zaman,” ujar Selly.
Menurutnya, penguatan pesantren tidak hanya berfokus pada digitalisasi, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kemandirian lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta wakil rakyat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pondok pesantren, khususnya di Kabupaten Cirebon.
Selly mengapresiasi kepedulian ratusan pondok pesantren yang terlibat dalam kegiatan Halaqah tersebut. Ia berharap pertemuan itu tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi awal dari program pembinaan yang berkelanjutan.
“Saya berharap dari Halaqah ini ada tindak lanjut yang nantinya bisa menjadi program berkelanjutan,” kata politisi PDI Perjuangan dari Dapil VIII Jawa Barat (Cirebon-Indramayu) itu.
Selain itu, Selly meminta Pemkab Cirebon hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memberikan perhatian dan pembinaan terhadap pesantren. Menurutnya, dukungan tersebut penting agar pesantren dapat berkembang tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai khasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam implementasi Undang-Undang tentang Pesantren.
Selly berharap pemerintah daerah dapat menyelaraskan kebijakan dengan regulasi yang telah diterbitkan pemerintah pusat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan program pembinaan pesantren.
“Dalam regulasinya, saya harap pemerintah daerah juga bisa bersinergi dengan Undang-Undang Pesantren yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, agar tidak ada miskomunikasi antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” katanya. (afi)

