Siberasi.id – Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Terpilih, Effendi Edo dan Siti Farida Rosmawati terlibat proses pemetaan program 2025 Pemerintah Kota Cirebon terkena efisiensi APBD imbas Inpres Nomor 1/ 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat bersama seluruh perangkat daerah tersebut dilakukan di Ruang Prabayaksa Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Selasa (11/2/2025). Rapat dipimpin oleh Penjabat Walikota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi.
Agus Mulyadi mengatakan, rapat diawali dengan perkenalan setiap perangkat daerah berikut dengan tugas dan fungsinya. Kemudian melaporkan postur APBD TA 2025.
“Setelah itu, perangkat daerah menyampaikan penilaian program yang berpotensi terkena efisiensi APBD TA 2025 sesuai indikator yang tertera pada Inpres 1/2025. Ini baru pemetaan atau perkiraan, belum diketahui nilai total anggarannya,” terangnya.
Setiap perangkat daerah, kata Agus, nanti menyampaikan hasil pemetaan, baik infrastuktur, perencanaan dan lainnya paling lambat 12 Februari 2025. Hasilnya akan masuk desk dan disampaikan kepada kepala daerah terpilih untuk menentukan skema prioritas yang akan diefisiensi.
“Proses ini masih panjang, karena kita juga masih menunggu surat edaran (SE) dari Kemendagri perihal efisiensi APBD. Yang terpenting selama proses ini, pemerintahan tetap berjalan.
Agus juga menegaskan, program daerah yang diefisiensi pada APBD 2025 ini harus sesuai indikator pada Inpres 1/2025, misalnya perjalanan dinas, rapat yang menggunakan sarana hotel, seremonial, publikasi dan program yang tidak berkaitan dengan pelayanan publik.
Sementara itu, Walikota Cirebon Terpilih, Effendi Edo mengatakan, melalui rapat ini sudah dikenalkan seluruh perangkat daerah berikut dengan tugas fungsinya. Ini penting karena nanti akan bekerja sama.
“Sudah dikenalkan dengan perangkat daerah, karena nanti kita bekerja sama untuk menjalankan program pemerintah,” terangnya.
Perihal efisiensi imbas Inpres 1/2025, Edo mengaku, pemda harus patuh dan menjalankan semua sesuai dengan aturan pemerintah pusat.
“Mau tidak mau, kita harus menjalankan semua aturan yang sudah ditentukan oleh pemeritah pusat,” tegasnya.
Sedangkan program prioritas kampanye, kata Edo, akan dikaji ulang. Program mana yang akan didahulukan untuk direalisasikan, mengingat ada efisiensi. “Yang jelas, ada uang dan tidak ada anggaran harus tetap bekerja dengan semangat,” katanya.