Siberasi.id – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Cirebon menyatakan keberatan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
PHRI meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan yang ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 tersebut, karena dinilai berdampak signifikan terhadap industri perhotelan dan sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Ketua PHRI Kota Cirebon, Imam Reza Hakiki mengungkapkan, kebijakan ini menghambat pertumbuhan okupansi hotel dan bisnis MICE di awal tahun.
“Sebelumnya, kami memperkirakan okupansi hotel dan kegiatan MICE akan meningkat pada Januari dan Februari 2025. Namun, dengan adanya Inpres ini, banyak event yang ditunda, sehingga prediksi tersebut meleset,” ujar Kiki, Senin (3/2/2025).
Menurut pria yang akrab disapa Kiki, awal tahun biasanya menjadi momentum meningkatnya kegiatan menjelang Ramadan dan Lebaran. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah, banyak agenda tertunda, yang berdampak langsung pada industri perhotelan dan sektor terkait lainnya.
“Kebijakan ini bukan hanya memukul industri hotel, tetapi juga berdampak pada UMKM, jasa transportasi, biro perjalanan, dan event organizer. Ini menjadi pukulan berat bagi sektor pariwisata dan ekonomi lokal,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, kata Kiki, PHRI akan membahas dampak kebijakan ini dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Bogor bulan depan.
“Di Munas nanti, kami akan mengangkat permasalahan ini bersama pemangku kepentingan. Menteri dan Presiden juga akan diundang untuk berdiskusi terkait arah kebijakan ini,” kata Kiki.
Selain itu, ia menyoroti dampak Inpres ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon, yang sebagian besar bersumber dari pajak hotel dan restoran.
“Dampaknya sangat besar bagi industri perhotelan, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi PAD Kota Cirebon,” ujarnya.
Oleh karena itu, PHRI Kota Cirebon berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap industri perhotelan agar tetap bisa bertahan dan berkembang.
“Kami berharap ada solusi konkret dari pemerintah, baik berupa insentif atau kebijakan lain yang dapat membantu industri ini tetap berjalan,” pungkasnya.