Siberasi.id – Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) berhasil menyelesaikan renovasi lebih dari 100 rumah tidak layak huni (Rutilahu) pada tahap pertama program tahun 2025.
Program ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon serta APBD Provinsi Jawa Barat.
Kepala DPRKP Kota Cirebon, Wandi Sofyan, mengatakan dari total 186 unit rumah yang dialokasikan melalui APBD Kota Cirebon, sekitar 100 unit telah selesai direnovasi. Sisanya akan dilaksanakan pada tahap kedua hingga akhir tahun 2025, setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) Wali Kota.
“Untuk Rutilahu tahap pertama yang didanai APBD Kota Cirebon sudah selesai sekitar 100-an unit dari total 186 unit. Sisanya akan kami laksanakan sampai akhir tahun di tahap kedua,” ujar Wandi, Senin (22/9/2025).
Selain dari APBD Kota, program serupa juga dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Barat untuk sekitar 60 unit rumah yang kini hampir rampung. Sementara itu, untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat, DPRKP masih menunggu informasi lebih lanjut terkait alokasi dan pelaksanaannya.
“Total program Rutilahu tahun 2025 ini sebanyak 246 unit. Rinciannya, 186 unit dari APBD Kota Cirebon dan 60 unit dari APBD Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Wandi menambahkan, anggaran Rutilahu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp20 juta per rumah, dengan pembagian Rp17,5 juta untuk bahan bangunan, Rp2 juta untuk upah tukang, dan Rp500 ribu untuk operasional.
Sementara itu, anggaran dari APBD Kota Cirebon sebesar Rp15 juta per rumah, yang terdiri dari Rp12,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
Ia berharap program Rutilahu dapat terus berlanjut dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui BSPS, agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa menikmati hunian layak.
“Intinya, program Rutilahu ini merupakan bagian dari program nasional tiga juta rumah dalam bentuk rehabilitasi,” pungkas Wandi.