Siberasi.id – Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) terkait tunda bayar tahun 2022 bergulir di DPRD Kota Cirebon.
Lantas, bagaimana sikap Fraksi PDI Perjuangan, sebagai partai bernaungnya Walikota Cirebon, Nashrudin Azis saat ini?
Ketua DPC PDIP Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati memastikan, pihaknya akan mendukung penuh setiap kebijakan Walikota Cirebon untuk kepentingan masyarakat.
“Kita mendukung semua kebijakan walikota. Apalagi dalam hal pelayanan dasar untuk masyarakat Kota Cirebon, itu tidak boleh terganggu,” ungkap Fitria, Minggu (19/2/2023).
Wakil ketua DPRD Kota Cirebon itu menegaskan, fraksinya akan menolak rencana pembentukan pansus di DPRD untuk menyikapi tunda bayar Pemkot Cirebon.
“Sikap Fraksi PDI Perjuangan terhadap rencana pembentukan pansus terkait tunda bayar jelas, kita menolak. Kita tidak ingin ikut di dalam pansus tersebut,” tutur Fitria.
Menurut Fitria, rencana pembentukan pansus tersebut justru akan menghambat upaya Pemkot Cirebon dalam menuntaskan pembayaran kepada piham ketiga atas pekerjaan di tahun 2022.
“Kalau dibentuk pansus, otomatis dalam pembayaran terhadap para pengusaha yang mengalami tunda bayar akan semakin lama,” katanya.
Pihaknya tak ingin hal tersebut terjadi. Sebab, nasib para pihak ketiga yang belum mendapatkan pembayaran atas pekerjaannya harus mendapatkan prioritas.
“Makanya kita menolak pansus tersebut. Kita juga berpihak kepada para pengusaha yang harus segera dibayar,” kata Fitria.
Di sisi lain, justru Fraksi PDI Perjuangan terus mendorong agar antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD mencapai solusi terbaik terkait penyesuaian anggaran belanja pada APBD 2023.
“Fraksi PDI Perjuangan mendorong win-win solution dalam hal penyesuaian anggaran, sekiranya semua bisa terakomodir,” ujarnya.
Fitria meyakini, walikota ini dengan segala kebijakannya pasti akan berpihak kepada masyarakat Kota Cirebon. “Kita wajib mendukung,” tegasnya. (jri)