Siberasi.id – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon menyosialisasikan layanan kesehatan melalui Gebyar Kesejahteraan Sosial, Minggu (9/6/2024) di GOR Bima Kota Cirebon.
Hadir membuka kegiatan, Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Drs. Agus Mulyadi, M.Si., menyampaikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan oleh Dinsos Kota Cirebon.
“Ini terobosan yang luar biasa. Masyarakat bisa mendapat manfaat atas kegiatan ini. Karena selain mendapat informasi, masyarakat juga bisa mendapat layanan terpadu kesejahteraan sosial melalui pameran yang ada,” paparnya.
Masih dikatakan Agus, pelayanan terpadu yang dimaksud adalah masyarakat bisa melakukan validasi data kepesertaan Program Indonesia Pintar (PIP), PKH, BPNT dan lainnya.
“Termasuk verifikasi dan validasi kepesertaan masyarakat atas BPJS Kesehatan jalur PBI. Karena itu sebagai komitmen Pemda Kota Cirebon agar seluruh masyarakat tercover BPJS Kesehatan, ” terangnya.
Pihaknya juga meminta Dinsos Kota Cirebon agar meningkatkan pelayanan. Terutama masyarakat yang terdampak bencana sosial dan alam atau hal yang mendatangkan kerentanan sosial.
“Sudah ada contohnya, yang sudah viral lalu ada anak depresi hingga mendapat atensi presiden. Kita berupaya sebelum viral, karena itu tanggung jawab pemerintah,” terangnya.
Selain itu, Agus memohon agar operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) segera dimaksimalkan. Karena Pemda Kota Cirebon sudah menyediakan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan.
“Kita sudah bantu perangkat komputernya di kelurahan. Sehingga silakan dipercepat kerja Puskesos-nya. Lain-lain bisa disusul di anggaran perubahan,” ucapnya.
Menurut Agus, keberadaan Puskesos sangat penting. Karena berkenaan dengan layanan kesejahteraan sosial, yakni input data masyarakat yang belum menerima bantuan sosial.
“Sangat penting, karena berkaitan layanan kesejahteraan sosial. Ada data informasi, verifikasi, perekaman input. Termasuk yang belum masuk BPNT, PKH dan lainnya,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinsos Kota Cirebon, Drs. Tris Prayudi mengatakan, gebyar ini sebagai upaya untuk memperkenalkan pelayanan kesejahteraan sosial. Karena Dinsos Kota Cirebon tidak bisa berdiri sendiri, harus melibatkan stakeholder lainnya.
“Ingin memperkenalkan layanan kesejahteraan sosial. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri, harus melibatkan yang lain seperti Disdukcapil, Disdik, Dinkes dan lainnya,” ungkapnya.
Tris mengakui, saat ini masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami tahapan pelayanan kesejahteraan sosial. Sehingga perlu untuk disosialisasikan.
“Sebagian masyarakat belum memahami, sehingga kita perlu memberikan sosialiasi kepada mereka terkait tahapanannya,” paparnya.
Tris mencontohkan, seluruh pelayanan kesejahteraan sosial merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setelah itu baru bisa mengakses layanan lainnya, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) hingga BPJS Kesehatan jalur PBI.
“Semua program bermula dari DTKS. Karena DTKS merupakan rujukan untuk semua program. Sehingga bagi masyarakat yang ingin mengakses program, harus masuk DTKS terlebih dahulu,” ungkapnya.
Tris juga mengungkapkan, bagaimana agar masyarakat bisa masuk DTKS. Di tingkat kelurahan ada musyawarah yang melibatkan ketua RT/RW. Kemudian nama-nama yang masuk disetorkan ke kelurahan.
“Selanjutnya, dari kelurahan akan disampaikan Dinsos Kota Cirebon dan di SK-kan oleh Wali Kota Cirebon. Baru setelah di ke Kemensos RI,” jelasnya.
Namun demikian, kata Tris, nama-nama yang disetorkan tidak otomatis masuk DTKS, melainkan setelah diinput masuk daftar tunggu. Karena setiap daerah memiliki kuota DTKS.
“Sifatnya daftar tunggu dulu. Karena setiap daerah ada kuota. Apabila ada yang meninggal atau lainnya, baru bisa masuk. Jadi tidak otomatis ketika diusulkan ke DTKS,” ucapnya.
Pada gebyar ini, terdapat pelayanan kesos, senam bersama, talk show dan bazar pelaku UMKM dari KPM PKH dan PSKS.
Kemudian adapula pelayanan aktivasi aplikasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
Selain itu juga, Pj wali Kota Cirebon menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat tidak mampu.