KUNINGAN – Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah VIII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Kamis (3/12) Inspektur Kabupaten Kuningan, Deniawan, menjelaskan, kehadiran Koordinator dan Supervisor Pencegahan KPK Wilayah Jawa Barat di Kuningan adalah untuk Monitoring Centre for Prevention (MCP). Ada delapan area yang dievaluasi. Penanggung jawabnya adalah masing-masing SKPD. Misal, area referensi tata kelola dana desa penanggungjawabnya DPMD. Pengelolaan aset penanggung jawabnya Kepala BPKAD. “Tadi yang lebih ditekankan oleh KPK adalah sertifikasi pengelolaan aset tanah-tanah pemda,” jelasnya. KPK mengevaluasi delapan wajib area, yang dipegang masing-masing SKPD. Misal, area Intervensi Tata Kelola Desa dipegang DPMD. “Hadir…
Penulis: admin
KUNINGAN – Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah VIII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Kamis (3/12) Inspektur Kabupaten Kuningan, Deniawan, menjelaskan, kehadiran Koordinator dan Supervisor Pencegahan KPK Wilayah Jawa Barat di Kuningan adalah untuk Monitoring Centre for Prevention (MCP). Ada delapan area yang dievaluasi. Penanggung jawabnya adalah masing-masing SKPD. Misal, area referensi tata kelola dana desa penanggungjawabnya DPMD. Pengelolaan aset penanggung jawabnya Kepala BPKAD. “Tadi yang lebih ditekankan oleh KPK adalah sertifikasi pengelolaan aset tanah-tanah pemda,” jelasnya. KPK mengevaluasi delapan wajib area, yang dipegang masing-masing SKPD. Misal, area Intervensi Tata Kelola Desa dipegang DPMD. “Hadir…
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon memperingati Hari Bakti PU Ke-75, Kamis (3/12) pagi, di halaman kantor DPUPR Kota Cirebon. Peringatan tersebut diisi dengan sejumlah rangkaian kegiatan, baik peninjauan proyek, bersih-bersih lingkungan, hingga apel dan pemotongan tumpeng. Kepala DPUPR Kota Cirebon, Syaroni ATD MT mengatakan, ada misi utama dalam peringatan ini, yakni meningkatkan layanan dasar pada tahun mendatang. “Ada dua layanan dasar yang wajib dipenuhi dan terpenuhi. Layanan wajib harus dipenuhi 100 persen, sedangkan yang terpenuhi tidak harus 100 persen, namun minimal 70 persen,” ujarnya. Syaroni juga menjelaskan, layanan dasar yang wajib adalah pengelolaan air minum sehari-hari…
CIREBON – Dua calon wakil bupati Cirebon tak lama lagi akan dipilih DPRD untuk menjadi pendamping Bupati Imron. Keduanya yakni Cunadi dan Wahyu Tjiptaningsih. Namun PDI Perjuangan sebagai partai pengusung sebenarnya hanya menginginkan Ayu -sapaan akrab Wahyu Tjiptaningsih- menjadi wabup. Sedangkan Cunadi dipasang hanya untuk memenuhi syarat dua calon yang diajukan PDIP. “Partai menginginkan Ibu Ayu sebagai wakil bupati,” ungkap Bendahara DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Rudiana usai rapat paripurna DPRD dengan agenda pengundian nomor urut cawabup, Senin (30/11), di gedung dewan. Cunadi sendiri tak menampik, dirinya diusulkan menjadi cawabup hanya sebagai pendamping Ayu dalam pemilihan wabup Cirebon yang akan digelar…
CIREBON – Kasus penularan virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Cirebon terus meningkat. Sejumlah klaster sumber penularan baru kembali muncul, setelah Pemkab Cirebon menyatakan kawasan kantor dinas pemerintahan daerah berstatus zona merah. Tercatat, klaster sumber penularan baru kali ini muncul di kantor perbankan dan di Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Kepala Dinas Kesehatan, Enny Suhaeni menjelaskan, klaster baru sumber penularan COVID-19 di Kabupaten Cirebon muncul di kantor Bank BPR Kecamatan Astanajapura dan di Bank Bukopin di Jalan Ciptomangunkusumo. “Ya, ada klaster baru muncul. Di kantor perbankan. Kantor BPR Asjap dan Bukopin. BPR Asjap ada 13 orang positif dan Bukopin ada tiga…