Siberasi.id – Pencapaian gelar akademis tingkat doktoral yang diraih Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyempurnakan ketokohan politik yang disandangnya.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut dinyatakan lulus dengan predikat cum laude dalam sidang doktoral terbuka di Universitas Airlangga (Unair), Senin (7/10/2024).
Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan, seorang politisi tidak saja dituntut untuk mampu memberikan pengaruh dengan kemampuan retorika politik, tetapi juga harus memiliki kemampuan akademis yang berbasiskan keilmuan.
Pada sidang doktoral, AHY menyampaikan materi disertasinya yang berjudul “Transformational Leadership and Human Resources Orchestration towards Indonesia Emas 2045”.
Judul tersebut diangkat dalam rangka mempersiapkan Indonesia Emas 2045.
“Saya bersyukur dan bangga. Pak AHY mampu memadukan kemampuan politik dengan basis akademis yang kuat melalui pencapaian gelar doktor dengan predikat cum laude dari Universitas Airlangga,” ujar Herman Khaeron.
Ia berharap, AHY akan memberikan kontribusi terbaik untuk pengambilan kebijakan ke depan, terutama untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.
“Saya berharap, AHY akan berkontribusi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045, ditandai dengan bonus demografi yang tidak semua negara bisa mencapainya,” ujarnya.
Sementara itu, dalam keterangannya, AHY menyatakan bersyukur karena bisa menuntaskan studinya.
“Selain tentunya saya berharap itu bisa saya kontribusikan untuk pengambilan kebijakan ke depan, karena kita ingin Indonesia semakin tumbuh ekonominya, makin maju dan juga makin sejahtera,” katanya.
Menurutnya, perlu ada berbagai upaya perbaikan agar kapasitas SDM bangsa semakin baik kualitasnya. Dengan demikian bonus demografi tidak menjadi sia-sia, sekaligus terciptanya industri yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga mengatakan, harus ada kedekatan antara politisi dengan akademisi.
“Membuat kebijakan keputusan-keputusan politik itu harus berdasar pada pendekatan yang ilmiah. Jadi, akademisi itu juga sangat diharapkan peran dan kontribusi pemikirannya,” pungkasnya. (*)